Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Pandjaitan: Pemerintah Serius Ingin Boikot Produk Uni Eropa

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berfoto bersama Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin (ketiga kiri) dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Cina Ning Jizhe (ketiga kanan) dalam pertemuan kerja sama antara Indonesia dengan Cina di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 Maret 2019. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berfoto bersama Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin (ketiga kiri) dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Cina Ning Jizhe (ketiga kanan) dalam pertemuan kerja sama antara Indonesia dengan Cina di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 Maret 2019. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk memboikot sejumlah produk dari negara-negara Uni Eropa. Rencana ini bakal diambil sebagai bentuk perlawanan Indonesia terhadap diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Uni Eropa.

Baca juga: Hubungan RI-UE Baik, Luhut: Masalah Sawit Tetap Dibawa ke WTO

"Kami serius mempertimbangkan ini. Kalau sekarang 20 juta rakyat (petani sawit) kita menjadi sengsara gara gara itu, ayo! presiden tidak mau rakyatnya sengsara gara gara itu dan presiden bilang lawan!" kata Luhut saat ditemui usai acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 25 Maret 2019.

Polemik mengenai sawit ini terus berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru, pemerintah Indonesia bersama Malaysia, dua produsen CPO terbesar di dunia, bakal mengajukan penolakan resmi terkait European Union's Delegation Act yang diterbitkan Komisi Eropa. Lewat Delegation Act ini, negara-negara Uni Eropa berencana melarang minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel.

Jika disetujui Parlemen Uni Eropa, larangan ini baru akan berlaku pada 2030. Lewat aturan ini, sawit tidak bisa menjadi bahan baku biofuel lantaran dianggap memiliki resiko tinggi dan berkontribusi pada deforestasi. Tapi pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa yang dipersoalkan bukanlah larangan itu, tapi justru sikap diskriminasi dari Uni Eropa. "Karena ini sejak awal memang diarahkan untuk kelapa sawit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 21 Maret lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend, melalui keterangan resmi mengatakan rancangan aturan dari Komisi Eropa tersebut bukan akhir dari proses kebijakan. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon.

Sejauh ini, pemerintah belum memastikan produk-produk apa saja yang bakal diboikot jika keputusan ini jadi diambil. "Macam macam produknya, banyak, karena kita bisa membeli dari tempat lain juga," ujar Luhut. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah masih menempuh upaya diplomasi agar diskriminasi sawit Uni Eropa ini bisa dihilangkan.

Luhut Pandjaitan juga mengatakan bahwa diskriminasi yang telah dilakukan Uni Eropa ini telah berdampak negatif, salah satunya petani yang menderita karena jatuhnya harga sawit. Indonesia, kata Luhut, sebenarnya tak ingin menciptakan sebuah model perang dagang dengan Uni Eropa. "Tapi kalau kami harus membela petani, ya kami akan lakukan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

3 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

3 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

6 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

7 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

7 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

8 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


4 Negara Eropa Ini Siap Mengakui Palestina sebagai Negara, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Bendera Palestina berkibar di samping bendera PBB untuk pertama kali di Markas Besar PBB di Manhattan, New York, 1 Oktober 2015. Sidang majelis Umum PBB menyetujui keputusan untuk mengibarkan bendera Palestina dan Vatikan. REUTERS/Andrew Kelly
4 Negara Eropa Ini Siap Mengakui Palestina sebagai Negara, Apa Alasannya?

Empat negara Eropa ini bersiap-siap untuk mengakui Palestina sebagai negara meski itu mengundang kemarahan Israel.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

4 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Dari India hingga Ukraina, Begini Reaksi Dunia atas Penembakan di Gedung Konser Moskow

5 hari lalu

Petugas penegak hukum Rusia berjaga di dekat tempat konser Balai Kota Crocus yang terbakar menyusul insiden penembakan, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
Dari India hingga Ukraina, Begini Reaksi Dunia atas Penembakan di Gedung Konser Moskow

Berikut beberapa reaksi dunia terhadap penembakan maut di gedung konser Moskow, mulai dari India, Ukraina hingga Uni Eropa