Luhut Pandjaitan: Pemerintah Serius Ingin Boikot Produk Uni Eropa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berfoto bersama Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin (ketiga kiri) dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Cina Ning Jizhe (ketiga kanan) dalam pertemuan kerja sama antara Indonesia dengan Cina di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 Maret 2019. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berfoto bersama Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin (ketiga kiri) dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Cina Ning Jizhe (ketiga kanan) dalam pertemuan kerja sama antara Indonesia dengan Cina di Nusa Dua, Bali, Kamis 21 Maret 2019. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Bekasi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk memboikot sejumlah produk dari negara-negara Uni Eropa. Rencana ini bakal diambil sebagai bentuk perlawanan Indonesia terhadap diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia di Uni Eropa.

    Baca juga: Hubungan RI-UE Baik, Luhut: Masalah Sawit Tetap Dibawa ke WTO

    "Kami serius mempertimbangkan ini. Kalau sekarang 20 juta rakyat (petani sawit) kita menjadi sengsara gara gara itu, ayo! presiden tidak mau rakyatnya sengsara gara gara itu dan presiden bilang lawan!" kata Luhut saat ditemui usai acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 25 Maret 2019.

    Polemik mengenai sawit ini terus berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru, pemerintah Indonesia bersama Malaysia, dua produsen CPO terbesar di dunia, bakal mengajukan penolakan resmi terkait European Union's Delegation Act yang diterbitkan Komisi Eropa. Lewat Delegation Act ini, negara-negara Uni Eropa berencana melarang minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel.

    Jika disetujui Parlemen Uni Eropa, larangan ini baru akan berlaku pada 2030. Lewat aturan ini, sawit tidak bisa menjadi bahan baku biofuel lantaran dianggap memiliki resiko tinggi dan berkontribusi pada deforestasi. Tapi pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa yang dipersoalkan bukanlah larangan itu, tapi justru sikap diskriminasi dari Uni Eropa. "Karena ini sejak awal memang diarahkan untuk kelapa sawit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

    Pada 21 Maret lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend, melalui keterangan resmi mengatakan rancangan aturan dari Komisi Eropa tersebut bukan akhir dari proses kebijakan. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon.

    Sejauh ini, pemerintah belum memastikan produk-produk apa saja yang bakal diboikot jika keputusan ini jadi diambil. "Macam macam produknya, banyak, karena kita bisa membeli dari tempat lain juga," ujar Luhut. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah masih menempuh upaya diplomasi agar diskriminasi sawit Uni Eropa ini bisa dihilangkan.

    Luhut Pandjaitan juga mengatakan bahwa diskriminasi yang telah dilakukan Uni Eropa ini telah berdampak negatif, salah satunya petani yang menderita karena jatuhnya harga sawit. Indonesia, kata Luhut, sebenarnya tak ingin menciptakan sebuah model perang dagang dengan Uni Eropa. "Tapi kalau kami harus membela petani, ya kami akan lakukan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.