Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diresmikan Hari Ini, Berapa Lama Proyek MRT akan Balik Modal?

image-gnews
Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa menteri Kabinet kerja meresmikan MRT Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase I Bundaran HI - Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer resmi beroperasi.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa menteri Kabinet kerja meresmikan MRT Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase I Bundaran HI - Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer resmi beroperasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya meresmikan moda raya terpadu atau MRT hari ini, Minggu, 24 Maret 2019. Moda transportasi massal yang dibangun oleh PT Mass Rapid Transit, perusahaan berbasis di Jepang ini mulai beroperasi setelah proses pembangunannya direncanakan selama 14 tahun.

BACA: Menhub Sesalkan Warga Makan dan Minum di Stasiun MRT

Dalam wawancara bersama wartawan pada 6 Maret 2019 lalu, Direktur PT MRT William P Sabandar mengatakan pembangunan MRT fase pertama untuk rute Lebak Bulu hingga Bundera Hotel Indonesia memakan biaya yang tak sedikit. Khusus tahap I itu, pemerintah menggelontorkan investasi senilai Rp 16 triliun. Dana itu terdiri atas biaya patungan antara anggaran pendapatan belanja negara dan daerah yang dilaksanakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah MRT siap beroperasi, pemerintah mulai menghitung formula tarif yang akan ditetapkan untuk komersial. Pemerintah DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengusulkan angka Rp 10 ribu untuk tarif tiket MRT lantaran dinilai cocok dengan kemampuan masyarakat. Tarif tersebut berlaku untuk jarak tempuh 10 kilometer.

BACA: Resmikan MRT, Jokowi: Jaga Kebersihan, Antre, Disiplin

Pemerintah menghitung, dengan tarif MRT rata-rata Rp 10 ribu per 10 kilometer, DKI harus menggelontorkan subsidi sebesar Rp 21.659. Artinya, dengan asumsi penumpang sebanyak 65 ribu orang per hari, pemerintah harus menyubsidi pengoperasian kereta berbasis rel sebesar Rp 572 miliar dalam setahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan tarif demikian, berapa lama pemerintah akan balik modal?

Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan tak ada hitung-hitungan balik modal secepatnya dalam upaya membangun sarana transportasi publik. Sebab, menurut Ellen, menyediakan angkutan umum sudah menjadi kewajiban pemerintah.

Lebih lanjut, Ellen menyatakan target jangka pendek pemerintah ialah mengubah budaya masyarakat dari mengendarai kendaraan pribadi, beralih ke transportasi massal. Meski demikian, bila ingin diselisik dengan perhitungan tarif demikian, pemerintah akan balik modal dalam jangka waktu 20-30 tahun.

“Memang lama. Kalau angkutan umum massal, biaya pembangunannya memang besar dan memang enggak bisa mikir balik modal,” ujar Ellen saat dihubungi Tempo pada Ahad pagi.

Hal tersebut, kata Ellen, seragam terjadi di negara-negara yang telah lama memiliki MRT. Semisal Hong Kong, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. Ellen mengatakan pemerintah di negara-negara tersebut juga tidak akan menetapkan tarif terlalu tinggi untuk kepentingan balik modal. “Pasti ada subsidi juga di negara-negara itu,” ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

58 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

6 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

6 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

6 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.