JK Sebut Anggaran Banyak untuk Belanja Pegawai dan Bayar Utang

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraaan ekonomi Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019. Foto: Biro Pers Wakil Presiden

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraaan ekonomi Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019. Foto: Biro Pers Wakil Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyebut persentase anggaran belanja modal dan belanja barang, atau yang sebelumnya disebut anggaran pembangunan, terus turun setiap tahunnya. Sekitar 20 tahun lalu, kata dia, hampir separuh anggaran belanja dialokasikan untuk pembangunan, sekarang persentase itu merosot.

    Baca:  Sandiaga Soal 1 Kartu Multifungsi, JK: Belum Ada Teknologinya

    "Sekarang sisanya hanya 20 persen," ujar Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019. Menurut JK, saat ini anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja daerah, membayar utang, hingga membayar bunga. Namun ia tidak membeberkan persentase masing-masing jenis belanja tersebut.

    Di sisi lain, JK juga menuturkan setiap sepuluh tahun anggaran belanja negara terus mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Pada 2010, besaran APBN bisa mencapai Rp 1.200 triliun. Angka itu mencapai Rp 2.200 triliun pada tahun ini dan bisa mencapai Rp 2.300 - 2.400 triliun pada tahun depan.

    Oleh karena itu, untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan kemakmuran bangsa secara adil, JK mengatakan pengawasan terhadap belanja negara harus ditingkatkan. "Jadi bukan diawasi pengeluarannya saja, tapi juga cara pengawasannya." 

    Menurut JK, lembaga inspektorat hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus lebih pintar dalam mengawi. Pasalnya, saat ini aliran dana semakin besar, penerima anggaran makin banyak, hingga teknologi yang lebih canggih. "Pertemuan hari ini menjadi penting, selain membahas anggaran yang terus naik, kita juga harus hati-hati dan fokus," kaya dia.

    Kementerian Keuangan mencatat belanja negara sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai angka mencapai Rp 271,83 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,04 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.

    "Ini artinya tumbuh 9,2 persen dibandingkan belanja negara pada bulan Februari 2018 yang sebesar Rp 249 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.

    Sebelumnya, belanja negara sepanjang Januari 2019 telah mencapai Rp 153,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 6,3 persen alokasi total pagu anggaran dalam APBN 2019 senilai Rp 2461,1 triliun. Dari nilai tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 76,1 triliun atau mencapai 4,7 persen total anggaran belanja sebesar Rp 1634,3 triliun.

    Adapun, realisasi belanja sepanjang Februari 2019 ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 145,68 triliun. Serta ditambah dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD sebesar Rp 126,14 triliun.

    Menurut data yang dirilis Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Februari 2019 tumbuh sebesar 14,19 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 23,60 triliun.

    Jumlah tersebut tercatat tumbuh sebesar 70,10 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja penyerapan bantuan sosial itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

    CAESAR AKBAR | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.