Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Sebut Anggaran Banyak untuk Belanja Pegawai dan Bayar Utang

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraaan ekonomi Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019. Foto: Biro Pers Wakil Presiden
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraaan ekonomi Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019. Foto: Biro Pers Wakil Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menyebut persentase anggaran belanja modal dan belanja barang, atau yang sebelumnya disebut anggaran pembangunan, terus turun setiap tahunnya. Sekitar 20 tahun lalu, kata dia, hampir separuh anggaran belanja dialokasikan untuk pembangunan, sekarang persentase itu merosot.

Baca:  Sandiaga Soal 1 Kartu Multifungsi, JK: Belum Ada Teknologinya

"Sekarang sisanya hanya 20 persen," ujar Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019. Menurut JK, saat ini anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja daerah, membayar utang, hingga membayar bunga. Namun ia tidak membeberkan persentase masing-masing jenis belanja tersebut.

Di sisi lain, JK juga menuturkan setiap sepuluh tahun anggaran belanja negara terus mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Pada 2010, besaran APBN bisa mencapai Rp 1.200 triliun. Angka itu mencapai Rp 2.200 triliun pada tahun ini dan bisa mencapai Rp 2.300 - 2.400 triliun pada tahun depan.

Oleh karena itu, untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan kemakmuran bangsa secara adil, JK mengatakan pengawasan terhadap belanja negara harus ditingkatkan. "Jadi bukan diawasi pengeluarannya saja, tapi juga cara pengawasannya." 

Menurut JK, lembaga inspektorat hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus lebih pintar dalam mengawi. Pasalnya, saat ini aliran dana semakin besar, penerima anggaran makin banyak, hingga teknologi yang lebih canggih. "Pertemuan hari ini menjadi penting, selain membahas anggaran yang terus naik, kita juga harus hati-hati dan fokus," kaya dia.

Kementerian Keuangan mencatat belanja negara sampai dengan akhir Februari 2019 mencapai angka mencapai Rp 271,83 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 11,04 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini artinya tumbuh 9,2 persen dibandingkan belanja negara pada bulan Februari 2018 yang sebesar Rp 249 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.

Sebelumnya, belanja negara sepanjang Januari 2019 telah mencapai Rp 153,8 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 6,3 persen alokasi total pagu anggaran dalam APBN 2019 senilai Rp 2461,1 triliun. Dari nilai tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 76,1 triliun atau mencapai 4,7 persen total anggaran belanja sebesar Rp 1634,3 triliun.

Adapun, realisasi belanja sepanjang Februari 2019 ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 145,68 triliun. Serta ditambah dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD sebesar Rp 126,14 triliun.

Menurut data yang dirilis Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Februari 2019 tumbuh sebesar 14,19 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 23,60 triliun.

Jumlah tersebut tercatat tumbuh sebesar 70,10 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja penyerapan bantuan sosial itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli serta melindungi masyarakat miskin dan rentan.

CAESAR AKBAR | DIAS PRASONGKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tempo/Tony Hartawan
Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

ESDM meminta maaf program hibah rice cooker gratis belum bisa memenuhi harapan.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

7 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

7 hari lalu

Ilustrasi wanita mengatur alokasi keuangan. Freepik.com/marymarkevich
Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

Perencana keuangan membagikan saran mengalokasikan anggaran, termasuk menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

8 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

8 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran Bansos mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

9 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.