TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono menceritakan proses berlarut di balik penyediaan shelter ojek online di stasiun Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta di daerah Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Penyediaan shelter ini adalah salah satu solusi pemerintah mengatasi semrawut ojek online yang kerap mangkal menunggu penumpang di pintu stasiun.
BACA: Skenario Terburuk Bila Perusahaan Ojek Online Tak Sepakati Tarif
Dalam prosesnya, ternyata salah satu operator ojek online yaitu Go-Jek malah "saling lempar" dengan MRT Jakarta. "Tadi saya cek ke Go-jek, gimana? mereka jawab, kami nunggu pak, petanya dari MRT," ujar Bambang saat ditemui dalam diskusi di Menara KADIN, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019.
Lalu, Bambang mengkonfirmasi ke Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin. "Pak Kamal bilang, udah kok, udah ketemu (Go-Jek), katanya udah." Peta yang dimaksud Bambang adalah peta Point of Interest (PoI) yang mengatur kawasan Transit of Development atau TOD Dukuh Atas, termasuk lokasi shelter ojek online ini.
BACA: Ngotot Minta Tarif Rp 2.400, Ini Alasan Driver Ojek Online
Setelah ditelusuri, Bambang menyebut rupanya Go-Jek ingin penyerahan peta itu dilakukan secara formal. "Saya heran, Go-Jek kok pakai formal-formal, dia bisa saja tapi ingin ada yang resmi gitu lho." Sehingga dalam kondisi ini, kata Bambang, pihaknya terus memastikan agar penyediaan shelter ini bisa benar-benar terealisasi.
Sejak November 2018, Bambang telah menyampaikan bahwa kondisi pintu masuk dan keluar stasiun, khususnya stasiun Kereta Commuter Line Jabodetabek saat ini sangat berantakan karena ojek online yang bergerombol menunggu penumpang. Dia pun meminta operator aplikasi ojek online segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait masalah ini.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meminta kepada para pengemudi ojek online yang sering mangkal di kawasan Sudirman-Thamrin dan kawasan perkantoran lainnya untuk menghilangkan kebiasaan itu. "Pemilik usaha ojek online juga mulai pikirkan tempat untuk transit dan penjemputan. Kalau mangkal seperti ini terus akan menimbulkan masalah," ujar Anies di Jakarta, Minggu, 22 Juli 2018.
Menurut Bambang, BPTJ telah mencatat ada 17 pintu stasiun Kereta Commuter Line yang berantakan akibat ojek online. Namun, pembenahan belum akan dilakukan di seluruh stasiun tersebut.
Di tahap awal pemerintah fokus pada shelter ojek online di Dukuh Atas, yang menjadi tempat pemberhentian dari tiga kereta, yaitu Stasiun Commuter Line Sudirman, Stasiun MRT Dukuh Atas, dan Stasiun Kereta Bandara Sudirman Baru-BNI City. Shelter yang berlokasi di bekas areal Pasar Blora ini pun akan dijadikan role model sebelum dilakukan di stasiun-stasiun Commuter Line lainnya.
Country Director Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, menilai pengaturan ojek online di beberapa tempat belum menunjukkan perbaikan berarti. "Belum (terlihat perbaikan), masalahnya daya tawar perusahaan ojek online ini besar sekali, dengan iming-iming bahwa mereka membantu perekonomian Indonesia, dengan korban ruang jalan yang disiksa," kata Yoga saat dihubungi di Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.
