Kemenhub Wajibkan Go-Jek dan Grab Sediakan Shelter Pengemudi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti

    Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya resmi menerbitkan aturan ojek online lewat Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Salah satu aturan yang dibuat yaitu perusahaan aplikasi dari ojek online wajib menyediakan shelter untuk lokasi penjemputan penumpang.

    Baca juga: Regulasi Ojek Online Terbit, Soal Tarif Menyusul

    Menurut Budi, penyediaan shelter ini adalah salah satu upaya untuk mengurai penumpukan ojek online di pinggir jalan yang kerap menimbulkan kemacetan. "Dalam aturan ini kami buat suatu komitmen masing-masing pihak agar masyarakat tidak dirugikan, agar ada tempat menunggu yang aman juga," ujarnya saat ditemui usai meninjau proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.

    Saat ini, titik kemacetan akibat kebiasaan mangkal pengemudi ojek online terjadi di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Palmerah Timur, di depan Stasiun Palmerah. Di sana, beberapa pengemudi ojek online mangkal di pinggir jalan di bawah jembatan turun dan naik ke stasiun. Kondisi ini menyumbang kemacetan di jalan tersebut ketika pagi dan sore hari.

    Budi menambahkan, meski ada kewajiban penyediaan shelter, Budi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada perusahaan aplikasi seperti Go-Jek dan Grab. Sebab mekanisme di lapangan bisa beragam. Sebagai contoh, PT MRT Jakarta maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa bekerja sama business to business dengan perusahaan aplikasi untuk penyediaan shelter di stasiun-stasiun mereka.

    Ketentuan soal penyediaan shelter ini dimuat dalam Pasal 8. Terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi agar tecipta keteraturan di jalan. Pertama, pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Kedua bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus disediakan oleh perusahaan aplikasi. Lalu ketiga, perusahaan aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra pengemudi ojek online terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas.

    Saat dikonfirmasi, Go-Jek mengatakan perusahaan sedang mencari solusi bersama sejumlah pihak, termasuk dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai pemilik kawasan d sekitar stasiun. "Kami akan koordinasi terus, supaya tidak mengganggu lalu lintas," kata Senior Manager Corporate Affairs, Alvita Chen, saat ditemui di Kantor Go-Jek Indonesia, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.