Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Februari 2019, Utang Pemerintah Capai Rp 4.566,26 Triliun

image-gnews
Sempat terpuruk pada paruh akhir tahun lalu, kini Rupiah mulai bangkit. BISNIS.COM
Sempat terpuruk pada paruh akhir tahun lalu, kini Rupiah mulai bangkit. BISNIS.COM
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan hari ini merilis data kondisi fiskal tahun berjalan 2019 lewat APBN Kita. Dalam rilis tersebut tercatat bahwa posisi utang pemerintah pada Februari 2019 sebesar Rp 4.566,26 triliun. Jumlah tersebut setara 30,33 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB.

BACA: BPN Prabowo Nilai Kartu Prakerja Jokowi Cuma Tambah Utang Negara

"Rasio utang ini masih berada pada taraf yang aman mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60 persen dari PDB," seperti dikutip dalam rilis data APBN Kita di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Adapun, jika dibandingkan dengan Januari 2019 posisi utang tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya sebesar Rp 4.498,65 triliun. Angka tersebut juga tercatat meningkat jika dibandingkan pada posisi Februari 2018 yang mencapai Rp 4.034,80 triliun.

BACA: Sri Mulyani: Terbitkan Surat Utang Bukan Hobi, Tapi Amanat UU

Dari data tersebut juga diketahui bahwa posisi utang tersebut terdiri dari penenerbitan Surat Berharga Negara maupun dari pinjaman. Adapun utang pemerintah berasal dari pinjaman mencapai Rp 790,47 triliun. Angka itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun dan dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, kenaikan utang ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan signifikan untuk obligasi ritel yang rencananya akan diterbitkan sebanyak Rp 60 triliun tahun ini. Hingga akhir Februari 2019 realisasi pembiayaan untuk SBN telah mencapai Rp 197,10 triliun rupiah.

Jumlah tersebut setara dengan 50,67 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 yang besarnya mencapai Rp 388,96 triliun. Sementara penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp7,671 triliun atau sebesar 12,73 persen dari target APBN 2019.

Disisi lain, untuk pinjaman dalam negeri, hingga akhir Februari 2019 belum ada kegiatan penarikan serta pembayaran cicilan. Dengan demikian secara keseluruhan pembiayaan utang telah mencapai Rp 198,37triliun atau 55,22 persen dari target APBN 2019 yang terdiri atas SBN dan Pinjaman Luar Negeri.

Masih merujuk data APBN Kita, Kementerian mencatat hingga akhir Februari 2019 pemerintah telah melakukan penarikan utang sebesar Rp 198,36 triliun. Angka ini setara 55,22 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 359,25 triliun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

5 jam lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

16 jam lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

1 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

1 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

1 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

2 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.


PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

2 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.