Ridwan Kamil Ingatkan Konsumen Cerdas Bertransaksi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (dua dari kanan) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito saat membuka pameran di Hari Konsumen Nasional di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa, 19 Maret 2019. BPKN

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (dua dari kanan) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito saat membuka pameran di Hari Konsumen Nasional di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa, 19 Maret 2019. BPKN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan masyarakat agar cerdas saat bertransaksi. Konsumen semestinya memahami hak dan kewajibannya. "Konsumen harus memahami hak dan kewajibannya agar lebih cerdas dan bertransaksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, edukasi harus lebih ditingkatkan," ujarnya saat membuka pameran dalam rangka Hari Konsumen Nasional di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa, 19 Maret 2019.

    Baca: Ridwan Kamil Bisa Pengaruhi Kemenangan Jokowi - Ma'ruf di Jabar

    Ridwan Kamil menambahkan Pemerintah Jawa Barat memastikan akan satu visi misi dengan Kementerian Perdagangan dalam melindungi setiap hak konsumen. Terdapat 17 lembaga yang mengurus pengaduan dan peradilan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. "Oleh karena itu hasil mediasinya jadi keputusan yang final. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya berdaya," ujarnya.

    Dia meminta semua produsen yang menjual barang di Indonesia atau Jawa Barat menyediakan nomor hotline untuk pengaduan seperti produsen-produsen ternama. "Sektor UMKM akan kami beri penyadaran agar mereka juga punya jalur pengaduan untuk perlindungan konsumen," ujarnya.

    Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia mengatakan Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) Tahun 2019 yang digelar di depan Gedung Sate Bandung, Selasa, 19 Maret 2019 menjadi momentum pemberdayaan konsumen.

    "Harkonas kenapa harus ada pemberdayaan konsumen? Makin lama konsumen itu sudah mengetahui hak-haknya. Cukup banyak konsumen yang masih dalam tanda kutip diperdayai atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," kata Enggar seusai membuka Harkonas 2019.

    Dia mengatakan selama ini kerap terjadi konsumen membeli sesuatu berbeda dengan apa yang digambarkan dan ia menilai kejadian ini akibat dua hal."Tadi satu contoh menarik yang terjadi dengan Pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil). Sehingga membeli sesuatu berbeda dengan apa yang digambarkan. Ini ada dua hal, pertama konsumen itu diedukasi bahwa mempunyai haknya, kedua kita dorong para produsen kita untuk bertanggung jawab karena kalau kita mau berusaha dengan baik penuhi janji dan komitmennya. Kalau tidak maka pada satu titik dia akan ditinggal," ujar dia.

    Menurut dia, saat ini indeks kesadaran konsumen di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara maju. "Di negara maju itu sudah mencapai 60 persen. Ini dikarenakan konsumen sendiri belum tahu haknya bagaimana dia mengadu," katanya.

    Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hadir dalam acara itu ikut angkat bicara. Ia mengatakan pameran di Lapangan Gasibu, Bandung ini adalah salah satu peringatan Hari Konsumen Nasional. Pameran itu adalah kerja sama Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemennterian Perdagangan, dengan BPKN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Pameran mengangkat tema edukasi perlindungan konsumen. Terbagi dalam sembilan zona yang disesuaikan dengan sembilan sektor prioritas. Peserta pameran selain dari instansi pemerintahan juga pelaku usaha dan asosiasi. Pameran ini menampilkan 90 stan yang terdiri dari 60 stan pelayanan pengaduan komsumen dan 30 stan produk unggulan usaha kecil, mikro dan menengah Jawa Barat.

    Ridwan Kamil berharap Hari Konsumen Nasional ini menjadi momentum bagi pemberdayaan konsumen di Indonesia agar kehidupan ekonomi Indonesia betul-betul adil, baik kepada mereka yang memproduksi ataupun konsumen.

     ANTARA I DRC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.