BPN Prabowo - Sandiaga Jelaskan Cara Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Politisi PAN Drajad Wibowo (kedua kanan) bersama Hanafi Rais (kedua kiri) seusai melakukan pertemuan dengan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) digedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Kedatangan Drajad dan Hanafi Rais itu untuk meminta kepastian pimpinan apakah KPK bersedia bertemu Amien Rais untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto -Sandiaga Uno (Prabowo - Sandiaga), Drajad Wibowo, menjelaskan soal janji menyelesaikan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam 200 hari. Menurut Drajad, bakal ada reformasi signifikan dalam pembiayaan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

    Baca juga: Atasi Defisit BPJS dalam 200 Hari, Sandiaga Dinilai Tak Realistis

    "Itu karena Prabowo-Sandi sudah punya garis besar solusinya," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.

    Pada debat cawapres Ahad lalu, Sandiaga berjanji menyelesaikan defisit keuangan BPJS Kesehatan dalam 200 hari, kurang dari satu tahun. Komitmen itu disampaikan dalam Debat

    Drajad merinci ada lima langkah yang bakal ditempuh Sandiaga Uno. Pertama perbaikan peraturan untuk mencegah adverse selection, moral hazard dan principal-agent problem yang terjadi dalam asuransi kesehatan dan pemberian layanan kesehatan.

    Kedua, penyempurnaan peraturan asuransi kesehatan terkait BPJS. Dalam hal ini, akan ada pengaturan keterkaitan antara premi dengan jaminan pelayanan kesehatan dasar (essential health benefits). Lalu ada pengaturan premi dan manfaat yang disesuaikan dengan gaya hidup dan resiko kesehatannya. "Misalnya untuk penggowes (pesepeda), perokok dan sebagainya," ujarnya.

    Ketiga, pengaturan mengenai pembiayaan kesehatan dengan pembayaran sendiri. Banyak keluarga mampu yang memilih membayar sendiri dari pada memakai layanan BPJS. Namun, kata dia, banyak juga keluarga mampu yang berlebihan memakai layanan kesehatan efektif, yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan.

    Keempat, penataan ulang pembiayaan setiap jenis layanan kesehatan. Prabowo-Sandi, kata Drajad, menyadari pelayanan medis itu mahal, alat-alat kesehatan modern pun juga mahal. Sehingga, pemerintahan Prabowo-Sandi akan terus-menerus berdiskusi intensif dengan para dokter, rumah sakit, akademisi dan sebagainya. "Tujuannya, agar peraturan yang dibuat selalu adil dan sesuai data terbaru," ujarnya.

    Kelima yaitu bauran kebijakan di bidang terkait. Drajad mencontohkan yaitu insentif pajak dan bea masuk untuk beberapa alat medis, kebijakan cukai, pembiayaan kesehatan provinsi dan kabupaten, dan berbagai bidang lain.

    Pada 9 Maret lalu, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany menyatakan defisit keuangan BPJS Kesehatan dapat ditutupi dari banyak sumber pendanaan. "Salah satunya dengan pemikiran dari dana pajak rokok, dana cukai rokok, dan masih ada sumber-sumber lain yang bisa dimobilisir. Kami juga meningkatkan tax ratio," katanya di dalam salah satu diskusi di, Jakarta.

    HENDARTYO HANGGI

    Baca berita Prabowo - Sandiaga lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.