Sempat Molor, 100 Bus Sekolah dan BRT Tiba April Ini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar bersiap naik bus Damri, di kota Sarmi, Papua, Jumat, 30 November 2018. Bus BRT Damri bantuan Kementerian Perhubungan ini melayani angkutan anak sekolah dan penumpang umum dengan tarif Rp 5.000. ANTARA/ama.

    Pelajar bersiap naik bus Damri, di kota Sarmi, Papua, Jumat, 30 November 2018. Bus BRT Damri bantuan Kementerian Perhubungan ini melayani angkutan anak sekolah dan penumpang umum dengan tarif Rp 5.000. ANTARA/ama.

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembelian sejumlah armada bus rapid transit atau BRT dan bus oleh Kementerian Perhubungan molor hingga akhir triwulan pertama 2019. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menjelaskan, realisasi pembelian bus mundur lantaran terhalang reorganisasi di internal Kementerian dan pengetatan anggaran.
     
     
    Pada tahap awal pembelian, Kementerian baru akan membelanjakan 100 bus, yang terdiri atas BRT dan bus sekolah. Armada bus ini diperkirakan rilis pada pekan ketiga April nanti. "Sisanya akan direalisasikan pada triwulan berikutnya," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 18 Maret 2019 malam.
     
    Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019, pengadaan bus BRT dan bus sekolah itu sedianya terealisasi pada triwulan pertama. Kementerian Perhubungan memproyeksikan pengadaan bus BRT sejumlah 70 armada dan bus sekolah 30 unit. “Tapi karena terkait reorganisasi yang dilaksanakan menjelang awal tahun 2019, kami harus re-planning anggaran-anggaran yang ada,” ujar Budi. 
     
    Setelah efisiensi anggaran dilakukan, pemerintah menemukan formula untuk menambah jumlah pembelian bus. Budi Setiyadi menambahkan,  Kementerian Perhubungan justru berencana menambah 30 unit bus BRT hingga menjadi 100 armada. Sedangkan belanja bus sekolah juga akan dilipatkan menjadi 100 unit. 
     
    Pemerintah, kata Budi, akan merealisasikan komitmen pembelian bus sekolah dan BRT pada akhir Maret ini. Pembelian pun dilakukan melalui sistem e-katalog sektoral. “Pembelian tadinya melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tapi sekarang diserahkan semua ke kementerian,” ujar dia. 
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.