Susi Sindir DPR Soal Botol Plastik: Di KKP Denda Rp 500 Ribu

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komandan Guskamla Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers terkait hasil upaya penggagalan penyelundupan benih lobster ilegal di perairan Pulau Sugi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 12 Maret 2019. Foto/Dok/KKP

    Komandan Guskamla Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers terkait hasil upaya penggagalan penyelundupan benih lobster ilegal di perairan Pulau Sugi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 12 Maret 2019. Foto/Dok/KKP

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memprotes penggunaan air minum dalam kemasan botol plastik saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Protes itu diunggah Susi melalui akun instagram pribadinnya @susipudjiastuti115.

    Simak juga: Ancaman Susi Pudjiastuti Jika Ada Ikan Tercecer di PIM Muara Baru 

    Susi mengatakan penggunaan botol plastik sudah dilarang di kementeriannnya. Bahkan anak buahnya yang kedapatan membawa botol plastik terancam denda Rp 500 ribu.

    "DPR bisa, kita semua bisa, di KKP, botol begini sudah dilarang Pak, saya akan denda Rp 500 ribu," ujar Susi. Namun, hingga kini, denda tersebut masih belum pernah dijatuhkan lantaran Susi menyebut anak buahnya patuh dengan aturan itu. Selain botol kemasan air minum, Susi juga mengimbau pengurangan penggunaan sedotan plastik dengan cara beralih ke sedotan bahan lain.

    Menurut Susi, permintaan agar tak menggunakan botol plastik sudah disampaikan ke DPR. "Dalam rapat DPR saya memanfaatkan waktu jeda sidang untuk mengimbau tentang penggunaan plastik sekali pakai karena pemerintah perlu menjadi contoh yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap pertemuan," tulis Susi dalam akunnya, Senin, 18 Maret 2019.

    Aturan Susi mengenai larangan penyajian air minum dalam kemasan itu dilandasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Melalui beleid tersebut, presiden memerintahkan adanya pengurangan sampah plastik di laut. Dari peraturan itu pula akhirnya KKP melakukan kampanye, salah satunya pengurangan pemakaian plastik satu kali pakai. "Sekarang sudah banyak pemerintah daerah mulai mengeluarkan peraturan daerah."

    Karena itu, Susi juga mengimbau DPR melakukan hal serupa, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di setiap rapatnya. "Saya pikir kan DPR ini besar, ada berapa ratus orang, setiap kali rapat paling tidak ada seratus orang," ujar dia.

    Susi menyebut saat ini proses daur ulang plastik di Tanah Air masih belum baik. Sehingga, bisa jadi ada sekitar 70 persen sampah plastik dari lingkungan yang bakal mengalir dan mengotori lautan. "Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan Katakan tidak pada plastik sekali pakai seperti botol, sedotan, kemasan lainnya. Mari kita mulai dari sekarang," tulis Susi.

    Unggahan Menteri Susi Pudjiastuti itu telah ditonton setidaknya oleh 918.896 warganet dan menuai berbagai komentar. Kebanyakan dari warganet memuji Susi lantaran aksinya itu. Misalnya saja @agniasalim yang menulis, "luar biasa ibu panutanku." Pujian juga datang dari @stopsampah yang berujar, "Terima kasih Ibu! Dari dulu memang saya pengagum Ibu, now even more."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H