Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memastikan telah menerbitkan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2019 yang mengatur berbagai kebijakan tentang ojek daring atau ojek online. “Sudah terbit PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2019 malam.
Budi memastikan, peraturan menteri itu telah melalui proses pembahasan bersama sejumlah pihak berkepentingan. Di antaranya pemerintah sebagai pemegang kebijakan, aplikator atau penyedia aplikasi ojek daring, dan perwakilan mitra ojek sebagai pelaku pengemudi.
Namun, dalam PM Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, Budi menyatakan pemerintah belum mengatur besaran tarif dasar maupun tarif batas bawah. Persoalan tarif akan dirilis terpisah dan bakal diterbitkan dalam bentuk surat keputusan menteri atau SK Menteri Perhubungan yang akan dilakukan penyesuaian tiap 3 bulan sekali.
Saat ini Kementerian Perhubungan masih menemui hambatan ihwal penentuan tarif lantaran belum ada kesepakatan antara pihak aplikator dan mitra pengemudi. Mitra pengemudi sebelumnya menawarkan tarif Rp 3.000 per kilometer, sedangkan aplikator berkukuh pada harga Rp 1.600.
Aplikator juga menawarkan solusi lain, yakni dengan perhitungan tarif minimal yang dihitung per 4-5 kilometer. Dalam rentang jarak itu, terucap gagasan besaran tarif ojek senilai Rp 9-10 ribu. Tarif ini tetap akan berlaku untuk perjalanan dengan rute pendek atau menggunakan sistem tarif minimal. “Misalnya 1 kilometer, ya segitu tarifnya,” ucap Budi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Kementeriannya telah menawarkan jalan tengah dengan mengajukan harga tarif ojek online Rp 2.400 per kilometer. Namun nilai ini belum juga disepakati keduanya. Budi memastikan persoalan tarif tersebut bakal kelar pada pekan ini. “Ya akhir pekan inilah,” ujar Budi Karya
Iklan
