DPR Sebut LRT Palembang Tak Efektif, Hanya Hasilkan Rp 1 Miliar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kereta light rail transit (LRT) melintas seusai pelaksanaan salat Idul Adha di depan Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Salat Idul Adha 1439 Hijriah di kota itu dipusatkan di seputaran Masjid Agung Palembang hingga ke Jembatan Ampera. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

    Kereta light rail transit (LRT) melintas seusai pelaksanaan salat Idul Adha di depan Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Salat Idul Adha 1439 Hijriah di kota itu dipusatkan di seputaran Masjid Agung Palembang hingga ke Jembatan Ampera. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemanfaatan moda transportasi kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, kembali disinggung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan transportasi ini cenderung tak efektif karena saban hari tidak mengangkut penumpang dengan jumlah optimal. 

    Simak: Pembahasan Masih di Komisi, Rapat Tarif MRT dan LRT Batal Lagi

    "Permasalahan LRT di Palembang itu sulit didorong,” katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan di ruang rapat Komisi V Kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2019. Menurut informasi yang dihimpun Bambang, LRT Palembang hanya menghasilkan pendapatan senilai Rp 1 miliar per bulan. 
     
    Padahal, kata dia, negara harus mengembalikan duit pembangunan LRT kepada bank senilai RP 47 miliar setiap bulan. Angka itu juga belum termasuk dana listrik Rp 7 hingga 9 miliar. Pihaknya kemudian mempertanyakan subsidi pemerintah yang digelontorkan terus-terusan untuk LRT Palembang. 
     
    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak menampik masyarakat Palembang belum maksimal beralih moda transportasi ke LRT. Namun, ia menuturkan membalikkan kebiasaan masyarakat untuk memilih transportasi umum ketimbang naik kendaraan pribadi ini perlu waktu. 
     
    Hal yang sama pernah ia sampaikan pada awal Maret lalu di Palembang. Budi berpendapat, perlu waktu 7 tahun untuk menunggu LRT ramai digunakan warga Palembang. Meski saat ini masih sepi, ia memandang LRT merupakan revolusi transportasi massal Tanah Air yang sepatutnya diperjuangkan, termasuk dengan menggelontorkan subsidi. 
     
    Budi menyatakan, sejatinya, tak ada moda transportasi seperti LRT dan moda raya terpadu atau MRT yang nihil subsidi. Bahkan, di negara-negara lain pun pemerintah mengeluarkan kocek subsidi untuk pembiayaan mode yang sama. “Yang tidak disubsidi hanya Hong Kong, Paris, dan Jepang,” ujarnya. 
     
    Pemerintah sebelumnya telah melakukan sejumlah cara untuk mendongkrak angka keterisian penumpang LRT Palembang. Di antaranya dengan mengintegrasikan LRT Palembang dengan Bus Damri dan Bus Trans Musi. 

    Integrasi ini dirancang dengan tiket integrasi. Tiket integrasi diyakini membuat penumpang lebih untung karena penumpang akan hemat waktu perjalanan dan biaya. Adapun tarif integrasi LRT-Damri penumpang umum ialah Rp 10 ribu. Sedangkan mahasiswa dan pelajar sebesar Rp 7.000.

    Simak juga: Operasional MRT Jakarta dan LRT: Bola Kini di DPRD DKI

    Sementara itu, tarif LRT-Trans Musi untuk kategori umum dan mahasiswa Rp 7.000. Kemudian, tiket untuk pelajar Rp 5.000. Jika penumpang menunggang Damri-LRT-Trans Musi, besaran tarif yang harus dibayar ialah Rp 12 ribu untuk mahasiswa dan umum serta Rp 10 ribu untuk pelajar. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.