Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi V DPR Cecar Menhub Budi Karya soal Harga Tiket Pesawat

image-gnews
Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kereta KA 1722 Jatinegara-Bogor usai kecelakaan di pintu perlintasan kebon pedes, Tanah Sarael, Bogor, Ahad, 10 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kereta KA 1722 Jatinegara-Bogor usai kecelakaan di pintu perlintasan kebon pedes, Tanah Sarael, Bogor, Ahad, 10 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dihujani banyak pertanyaan soal harga tiket pesawat dari anggota komisi V DPR dalam rapat kerja hari ini.

Baca: Menhub Sebut Pelabuhan Sibolga Terbesar di Barat Sumatera

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Jhoni Allen Marbun, misalnya. Ia mengkritik tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat yang berlaku pada tahun ini.

Jhoni mengatakan pihaknya tidak memperoleh informasi yang jelas ihwal tarif yang diberlakukan oleh Kementerian. "Kami tidak tahu sampai sekarang berapa batas bawah khususnya nilai tiket pesawat itu sebenarnya," kata Jhoni dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan di Komisi V DPR, Senayan, Senin, 18 Maret 2019.

Aturan terkait tarif batas bawah yang diberlakukan Kementerian Perhubungan, menurut Jhoni, tidak efektif. Imbasnya, tarif batas bawah yang terkesan terlalu tinggi, bahkan untuk masa low season, kerap membuat tingkat keterisian penumpang pesawat tidak maksimal.

Menurut Jhony, dari pengalaman kunjungan-kunjungan kerja yang ia lakukan di beberapa bandara, pihak maskapai menyatakan pada hari-hari biasa tingkat ketirisian penumpang hanya 30-40 persen untuk rute-rute tertentu. Hal itu menyebabkan maskapai kerap membatalkan penerbangan.

Jhony lalu mencontohkan, pesawat maskapai Citilink ke Semarang dari Jakarta yang ia tumpangi beberapa waktu lalu terpaksa batal. Pembatalan ini, kata dia, terjadi lantaran pihak pihak maskapai menyatakan jumlah penumpang kurang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu, harga tarif pesawat ekonomi dari Jakarta ke Semarang Rp 800 ribu per penumpang. Pengalaman yang sama ia rasakan kala berencana mengudara ke Bandara Sisingamangaraja. Ia mengatakan tarif terendah saat itu Rp 1,3 juta pada hari biasa. Penerbangan pun batal karena tingkat keterisian penumpang minim.

"Saya tahu bahwa tiket pesawat adalah supply demand, tapi kalau harga tiket di atas Rp 1,5, keterisian penumpang hanya 30-40 persen penumpang," ujarnya.

Anggota DPR lainnya, Sigit Sosiantomo, menduga ada kartel dari maskapai yang mempengaruhi harga tiket pesawat. "Kami duga, pesawat ini ada yang sengaja mengerek harga," kata politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Baca: Jumlah Penumpang Pesawat Turun, Menhub Sebut Karena 2 Faktor Ini

Sampai berita ini ditulis, Menteri Budi Karya yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti belum diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPR tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

4 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Gonjang-ganjing CEO Boeing Dave Calhoun Mengundurkan Diri, Siapa Penggantinya?

6 jam lalu

Kantor Pusat Boeing Distribution Services Inc. di Hialeah, Florida, AS, 12 Maret 2024. EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Gonjang-ganjing CEO Boeing Dave Calhoun Mengundurkan Diri, Siapa Penggantinya?

CEO Boeing Calhoun bersiap mengundurkan diri akhir tahun ini. Siapa tokoh yang menggantikan memimpin perusahaan raksasa ini?


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

6 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

8 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

23 jam lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Pekan Ini KPPU Akan Panggil 7 Maskapai Soal Kenaikan Harga Tiket

1 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Pekan Ini KPPU Akan Panggil 7 Maskapai Soal Kenaikan Harga Tiket

KPPU mengatakan akan berhati-hati dalam melakukan penilaian penyebab terjadinya kenaikan tarif tiket pesawat saat ini.


4 Benda Paling Kotor di Pesawat Menurut Awak Kabin, Jangan Sentuh Sembarangan

1 hari lalu

Toilet pesawat (Telegraph)
4 Benda Paling Kotor di Pesawat Menurut Awak Kabin, Jangan Sentuh Sembarangan

Dari meja baki hingga kartu petunjuk keselamatan, pramugari menyebutkan beberapa benda paling kotor di pesawat berdasarkan pengalaman mereka.