Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla Harap Alumni LPDP Tidak Bekerja Jadi PNS

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bersilaturrahmi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Islam di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 11 Maret 2019.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bersilaturrahmi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Islam di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 11 Maret 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharap para alumni dari program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk tak bekerja di sektor pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, pemerintah lebih membutuhkan para alumni LPDP untuk bekerja di bidang yang lain.

BACA: Boeing 737 Max 8 Di-Grounded, 2 Maskapai Ini Lakukan Antisipasi

"Kami butuh apa? Yang paling terbuka adalah entrepreneurship atau kewirausahaan dan profesionalisme. Itu yang jadi bagian kebutuhan bangsa ini sekarang dan ke depan," kata Kalla saat memberikan pidatonya di acara Sarasehan LPDP 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Jumat malam 15 Maret 2019.

Kalla mengatakan pekerjaan di sektor pemerintahan tidak bisa banyak menampung para alumni LPDP. Menurut dia, angkanya hanya berkisar di bawah 5 persen. Sebab, saat ini pemerintah telah menganut sistem pertumbuhan negatif atau negatif growth dalam penerimaan pegawai.

BACA: Jusuf Kalla Komentari Usulan PPnBM untuk Mobil Murah

Hal ini berarti bahwa penerimaan pegawai negeri sipil akan cenderung lebih sedikit ketimbang kebutuhan negara. Salah satunya, karena adanya perkembangan teknologi yang bisa menutup adanya kekurangan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Kalla meminta alumni dan penerima beasiswa LPDP untuk berpikiran lebih maju. Misalnya, berpikir lebih seperti bagaimana bisa mempekerjakan orang supaya tetap bisa produktif. Kalla berharap para alumni bisa menjadi pionir untuk membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja.

"Tanpa ketangguhan para generasi muda Indonesia bisa dikalahkan negara yang semangatnya dan SDM-nya lebih. Itu alasan kenapa anda diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa supaya sumbangan SDM lebih baik," kata Kalla.

Sementara itu, penyaluran dana LPDP telah mencapai angka Rp 46,17 triliun. Angka ini bakal bertambah sebab pemerintah melihat pemberian beasiswa ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian, saat ini sudah ada sebanyak 20.255 penerima beasiswa LPDP atau awardee. Adapun sebanyak 9.881 orang tengah belajar dan sebanyak 7.108 sudah selesai atau telah menjadi alumni. Sedangkan, saat ini masih ada 3.266 orang masih dalam proses menunggu keberangkatan.

Baca berita tentang Jusuf Kalla lainnya di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

12 jam lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

14 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


Unpad Buka Pendaftaran Beasiswa S2-S3

20 jam lalu

Pusat Pelayanan Terpadu Unpad, Bandung. (unpad.ac,id)
Unpad Buka Pendaftaran Beasiswa S2-S3

Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka pendaftaran Beasiswa Fast Track Magister Doktor 2024 untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 dan S3.


150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

1 hari lalu

150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memberikan beasiswa kepada 150 pelajar terbaik dari berbagai daerah di wilayahnya.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

1 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

2 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Kedutaan Besar Jepang Buka Beasiswa untuk Lulusan SMA dan SMK

3 hari lalu

Universitas Tsukuba, Jepang. Foto: www.tsukuba.ac.jp
Kedutaan Besar Jepang Buka Beasiswa untuk Lulusan SMA dan SMK

Beasiswa yang ditawarkan Kedutaan Besar Jepang ini bagian dalam Program Beasiswa Pemerintah Jepang Monbukagakusho.


Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

3 hari lalu

Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. (ANTARA/Rubby Jovan)
Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.


Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong