Debat Cawapres, Indef Minta Sinergi Jaminan Sosial Naker Dibahas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saling berjabat tangan jelang tampil dalam sesi debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saling berjabat tangan jelang tampil dalam sesi debat perdana capres - cawapres di Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam debat cawapres mendatang, ekonom senior Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan berharap ada pembahasan soal sinergitas jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kita ada berbagai skema jaminan sosial ketenagakerjaan tapi belum sinergi, sehingga tidak optimal," ujar Fadhil di Restoran Rantang Ibu, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

    Baca:  Debat Cawapres, Ma'ruf-Sandi Diminta Cari Solusi Defisit BPJS

    Menurut Fadhil, perlu ada solusi baru dalam skema jaminan sosial yang ada, sehingga layanan itu menjadi efisien, optimal dan bisa dikelola dengan baik. Saat ini, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai belum terintegrasi dengan baik. "Sehingga BPJS Kesehatan defisit, sementara BPJS Ketenagakerjaan surplus."

    Berdasarkan pengamatan Fadhil, selama ini skema jaminan sosial yang ada masih tercerai berai. Imbasnya, program-program jaminan sosial itu menjadi tidak efektif. "Jadi masih terlalu banyak, ada soal perumahan, kesehatan, ketenagakerjaan, lalu ada yang khusus TKI, banyak ya."

    Dalam kesempatan terpisah, BPJS Watch berharap baik Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin merembuk topik defisit BPJS Kesehatan selama debat berlangsung. “Mengingat Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program strategis yang sudah banyak memberikan manfaat tapi masih banyak masalah, Debat cawapres nanti harusnya bisa membedah persoalan dan mencarikan solusinya,” ujar Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar.

    Timboel mengatakan, saat ini, defisit BPJS Kesehatan menjadi persoalan yang diperkirakan bakal mengganggu keberlanjutan program jaminan kesehatan. Tahun lalu, angka defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun. Masalah defisit ini dipicu beberapa hal, di antaranya penerimaan iuran yang masih minim. 

    Menurut data yang dihimpun BPJS Watch, ada 18 juta peserta BPJS non-aktif yang disinyalir tak membayar iuran hingga BPJS mengalami defisit. Timboel mengatakan cawapres wajib mencari solusi supaya belasan juta peserta BPJS itu mau memenuhi kewajibannya menuntaskan patungan biaya asuransi kesehatan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan masih merugi dari sisi pembiayaan. Timboel menilai saat ini masih ada kecurangan sehingga INA-CBGs alias besaran pembayaran klaim meningkat. “Ini karena rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) ke rumah sakit meningkat sehingga menciptakan INA CBGs. 

    Adapun dari sisi penerimaan, BPJS Watch menilai BPJS Kesehatan selama ini belum juga menaikkan iuran. Padahal, dalam aturan, BPJS harus melaksanakan evaluasi terhadap iuran maksimal 2 tahun sekali.

    Baca:  Debat Cawapres, Sandiaga dan Ma'ruf Amin Diminta Bahas Nasib Guru

    Debat cawapres adalah debat pilpres putaran ketiga lusa bakal membahas isu-isu yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Debat ini merupakan bagian dari rangkaian lima tahap Debat Pilpres. Tak seperti dua kali debat sebelumnya, debat ketiga ini hanya akan menghadirkan cawapres dari kedua pasangan calon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?