Debat Cawapres, Ma'ruf-Sandi Diminta Cari Solusi Defisit BPJS

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno akan menyinggung isu-isu seputar kesehatan dalam Debat Cawapres yang bakal digelar lusa, Ahad 17 Maret 2019. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch berharap, kedua cawapres merembuk topik defisit BPJS Kesehatan selama debat berlangsung.

    Baca: TKN Maraton Simulasi Agar Ma'ruf Amin Terbiasa Waktu Debat

    “Mengingat Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program strategis yang sudah banyak memberikan manfaat tapi masih banyak masalah, Debat cawapres nanti harusnya bisa membedah persoalan dan mencarikan solusinya,” ujar Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi Tempo pada Jumat, 15 Maret 2019.

    Timboel mengatakan, saat ini, defisit BPJS Kesehatan menjadi persoalan yang diperkirakan bakal mengganggu keberlanjutan program jaminan kesehatan. Tahun lalu, angka defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 16,5 triliun. Masalah defisit ini dipicu beberapa hal, di antaranya penerimaan iuran yang masih minim. 

    Menurut data yang dihimpun BPJS Watch, ada 18 juta peserta BPJS non-aktif yang disinyalir tak membayar iuran hingga BPJS mengalami defisit. Timboel mengatakan cawapres wajib mencari solusi supaya belasan juta peserta BPJS itu mau memenuhi kewajibannya menuntaskan patungan biaya asuransi kesehatan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan masih merugi dari sisi pembiayaan. Timboel menilai saat ini masih ada kecurangan sehingga INA-CBGs alias besaran pembayaran klaim meningkat. “Ini karena rujukan dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) ke rumah sakit meningkat sehingga menciptakan INA CBGs. 

    Baca juga: Radhar Panca Dahana dan 2 Rektor jadi Panelis Debat Cawapres

    Adapun dari sisi penerimaan, BPJS Watch menilai BPJS Kesehatan selama ini belum juga menaikkan iuran. Padahal, dalam aturan, BPJS harus melaksanakan evaluasi terhadap iuran maksimal 2 tahun sekali.

    Debat Cawapres putaran ketiga lusa bakal membahas isu-isu yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Debat ini merupakan bagian dari rangkaian lima tahap Debat Pilpres. Tak seperti dua kali debat sebelumnya, debat ketiga ini hanya akan menghadirkan cawapres dari kedua pasangan calon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.