Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesenjangan Infrastruktur Besar, Peran Swasta Didorong

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. ANTARA/Aprillio Akbar
Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional Tahun 2018, di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. ANTARA/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kesenjangan pembangunan infrastruktur Indonesia yang cukup besar menjadi penyebab sulitnya stok infrastruktur di Tanah Air mencapai kisaran 70 persen. Kebutuhan dana pembangunan pembangunan yang mencapai Rp5.000 triliun tidak mungkin mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semua. 

Baca: BPN Prabowo Kritik Jokowi, Ada Tol tapi Dilalui Anak Stunting

“Karena itu pembiayaan dan partisipasi dari pihak swasta perlu didorong, idealnya perlu mencapai 50 persen dari total pembiayaan,” ujar Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan, Kamis 14 Maret 2019. 

Fajar menuturkan, Indonesia memang membutuhkan pembiayaan dan investasi yang tidak sedikit untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan belanja infrastruktur yang cukup signifikan pada periode 2015-2019, setidaknya naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode 2010-2014 yang hanya mencapai Rp670 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kenapa masih kurang dan apa kendalanya? Karena adanya infrastructur gap yang cukup tinggi di Indonesia. Sehingga negeri ini butuh belanja infrastruktur yang sangat besar dan tidak hanya mengandalkan APBN karena keterbatasan ruang fiskal,” Fajar menjelaskan. 

Sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, APBN dan APBD mungkin hanya mampu berkontribusi maksimal 50 persen. Menurut Fajar, peranan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) sepertinya memang perlu ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia."BUMN dan swasta perlu berkontribusi,” kata dia. 

KPBU dan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) perlu menjadi contoh skema pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, sifat PINA dan KPBU yang memang ingin untung maka pemerintah perlu menawarkan imbal hasil investasi yang cukup menarik kepada pihak swasta dan mungkin memberikan jaminan dan insentif menarik lainnya agar skema KPBU atau PPP bisa lebih efektif. “Tapi, pemerintah juga perlu memberikan prioritas sektor manakah yang perlu didahulukan dalam proses pembangunan infrastruktur,” kata Fajar. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

2 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Jokowi juga meresmikan tiga bandara lain, yaitu Bandara Banggai Laut serta Bandara Bolaang Mongondow dan Bandara Taman Bung Karno di Sulawesi Utara. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Terkini: Jokowi Resmikan 4 Bandara di Sulawesi termasuk di Palu yang Kena Gempa 2018, Begini Bunyi Peraturan Bawaan Penumpang yang ke Luar Negeri

Presiden Jokowi meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.


Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

3 hari lalu

Bupati Taput Nikson Nababan saat acara Groundbreaking Rekontruksi Jalan Simpang Aek Mas-Batu Gonting di Kecamatan Siborongborong, Senin (25/3/2024). (Batakpost.com/red)
Bupati Taput: 453 Kilometer Jalan Sudah Kita Hotmix

Pemkab Taput sepanjang 2024 menargetkan pembangunan jalan dengan pengaspalan hotmix di 10 lokasi.


Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

3 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 26 Maret 2024. Inpres ini mencakup pembangunan 15 ruas jalan sepanjang 147 kilometer dengan biaya Rp 330 miliar. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah Sulawesi Tengah Sepanjang 147 Kilometer

Jokowi mengatakan peresmian Inpres Jalan Daerah ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah memajukan infrastruktur daerah


Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 22 Maret 2024, untuk kemudian mengunjungi lokasi banjir Demak. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Hari Ini ke Sulawesi Tengah, Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Kunjungi Pasar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah hari ini, Selasa, 26 Maret 2024.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.