TEMPO.Co, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menyebut program Kartu Indonesia Pintar Kuliah berbeda dengan beasiswa Bidik Misi yang selama ini telah berjalan.
Baca juga: Jokowi Perkenalkan KIP Kuliah, Prabowo Pilih Sempurnakan Program SBY
"Jika Program Bidik Misi hanya diperuntukkan bagi para mahasiswa yang berpretasi, maka KIP kuliah diperuntukkan bagi anak-anak lulusan SMA dan SMK yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang ingin melanjutkan kuliah," kata juru bicara TKN Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.
Kata Ace, Program KIP kuliah merupakan kelanjutan dari Program Kartu Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan pada era Jokowi untuk pelajar dengan wajib belajar 9 tahun. Bila terpilih lagi, ujar dia, Jokowi bakal menambahkan dengan pemberian bantuan pembiayaan untuk yang melanjutkan ke bangku kuliah.
"Program ini jelas merupakan terobosan baru agar rakyat Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan tingginya tanpa harus dibebani dengan biaya kuliah," tutur dia.
Dengan demikian, Ace mengatakan tidak ada halangan bagi siswa yang cerdas dan memiliki potensi untuk menyelesaikan kuliahnya hingga S1. "Kebijakan ini jelas mendorong agar sumber daya manusia Indonesia betul-betul unggul dan berdaya saing."
KIP Kuliah belakangan terus didengungkan oleh Jokowi. Jokowi mengatakan kartu itu bagian dari programnya kelak saat terpilih kembali.
Kartu KIP Kuliah diklaimnya akan memudahkan anak-anak muda dari keluarga kurang mampu mengecam pendidikan tinggi. Ia menceritakan pengalamannya menjadi anak orang yang tidak mampu. “Saya merasakan sendiri mau sekolah sulit, mau kuliah sulit.” Kartu itu, kata Jokowi, penting bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa kuliah.
Ihwal program anyar ini, sejumlah kalangan menilai pemerintah sebaiknya memperbaiki program beasiswa yang sudah ada saat ini, yaitu Bidik Misi, daripada membuat program baru. "Saya pikir sebaiknya Bidik Misi itu bisa diperluas dan diefektifkan," ujar pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Muhammad Abduhzen.
Menurut dia, program yang telah berjalan beberapa tahun silam itu sebaiknya dievaluasi. Ketimbang, pemerintah terus mengeluarkan program dadakan dan banyak variasi. Malahan, ia menyebut masih ada alternatif lain untuk memperluas akses ke Perguruan Tinggi, misalnya dengan menurunkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa.
"Semoga gagasan ini (KIP Kuliah) sudah melalui kajian dan memang ada kepentingan untuk memperluas akses ke perguruan tinggi, bukan sekadar untuk meningkatkan elektabilitas," ujar Abduhzen.
Guna meningkatkan kualitas beasiswa Bidik Misi, ia menyarankan adanya tim evaluator independen. Sehingga, pemerintah bisa mengetahui ketepatan dan efektifitas penyaluran beasiswa tersebut, baik dari segi tingkat ekonomi, hingga kemampuan akademik penerima.
Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co
