Jurus Sri Mulyani Dorong Penerimaan Pajak

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memerikan keterangan kepada wartawan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,6 triliun. Realisasi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memerikan keterangan kepada wartawan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,6 triliun. Realisasi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini dan ke depan. Dia akan memperluas tax base atau dasar pengenaan pajak.

    Baca juga: Sri Mulyani: Wajib Pajak Besar Sumbang 31 Persen dari Total Pajak

    "Kami akan lakukan perluasan tax base, sebagaimana yang kami lakukan kerja sama dengan perusahaan, karena mereka punya karyawan yang bisa di-organize," kata Sri Mulyani di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

    Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu juga akan mempermudah para pembayar pajak individu untuk menjalankan kewajibannya melalui e-filing dan e-billing. Dengan begitu, kata dia, para wajib pajak bisa melakukan pembayaran di ATM mana saja.

    "Sehingga tidak perlu harus pergi ke kantor pajak. Jadi DJP makin memperluas dan memperkuat pelayanan dengan teknologi agar dari wajib pribadi, tidak merasa beban," ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan melakukan pendidikan perpajakan sejak usia dini melalui sekolah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan juga berkoordinasi dengan Kemenristekdikti agar pemahaman mengenai pajak bisa masuk ke universitas sebagai instrumen. "Dan uang kami bersama bisa dipahami atau diperluas masyarakat," ujarnya.

    Menurut dia, para pembayar pajak, seperti para pengusaha yang hadir memiliki peran yang penting dalam ekonomi Indonesia. Karena itu, dia, untuk menjaga ekonomi Indonesia lebih besar diperlukan sinergi antara pemerintah dan pengusaha. Hal itu, menurut Sri Mulyani, juga agar kesejahteraan masyarakat bisa semakin merata.

    "Untuk menjadikan Indonesia kompetitif dan produktif hanya bisa dilakukan kalau sinergi antara pemerintah dan dunia usaha baik," kata Sri Mulyani.

    Dia mengatakan pembayaran pajak di kantor LTO itu mencapai 31,57 persen target nasional, yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun. Lebih lanjut, Sri Mulyani, mengatakan hasil pajak para pengusaha itu, digunakan untuk pembangunan Indonesia.

    Menurut Sri Mulyani, pajak juga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana saat ini masih cukup tinggi, meski situasi 2018 tidak mudah. "Kita tumbuh 5,17 persen," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.