Kepala BKPM Tanggapi Keluhan Jokowi Soal Investasi dan Ekspor

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong, menerima Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 November 2018. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo, didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong, menerima Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 November 2018. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kekalahan investasi dari  negara tetangga, hingga lemahnya ekspor. Menurut Thomas, pola kerja di pemerintahan yang tidak efisien menjadi salah satu kelemahan dalam mendongkrak pertumbuhan investasi dan kinerja ekspor Indonesia.

    Baca juga: Jokowi: Apakah Perlu Menteri Investasi dan Ekspor?

    "Presiden dalam sambutannya menyampaikan akan saya pelajari, saya cari di mana kesalahannya. Buat saya, salah satu kelemahan yang cukup fundamental adalah pola kerja kita di birokrasi, di pemerintahan," kata Thomas dalam sambutannya di Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

    Kemarin, Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, mengeluhkan defisitnya neraca perdagangan, kekalahan investasi dari negara tetangga dan lemahnya ekspor.

    Thomas pun mengakui bahwa Indonesia masih kalah dan tertinggal baik dari segi investasi maupun ekspor dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

    Ia menyampaikan bahwa pola kerja pemerintahan masih seperti pola kerja di abad 20, yakni didominasi oleh rapat-rapat tatap muka dan surat menyurat yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Pola kerja seperti inilah yang ia nilai menjadi kelemahan dasar dari kinerja investasi Indonesia.

    Sementara itu, Singapura sejak dua tahun lalu sudah memanfaatkan aplikasi kolaborasi online yang menghubungkan 140.000 pejabat pemerintahan sebagai wadah untuk berdiskusi, harmonisasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

    Karena itu, BKPM pada Selasa (12/3) meluncurkan aplikasi bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi atau Kopi Mantap. Aplikasi ini menghubungkan 560 pemerintah daerah, 34 kementerian dan lebih dari 30 lembaga non-kementerian.

    Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota.

    "Saya yakin kalau kita tidak memodernisasi cara kerja kita, pola-pola kerja dengan era yang serba instan, kita tidak mungkin mengejar ketertinggalan dibanding negara tetangga. Yang kami luncurkan ini adalah bagian dari OSS," kata Thomas.

    Baca juga berita Jokowi lainnya di Tempo.co

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.