Menperin: Aturan PPnBM Rampung Semester Pertama 2019

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui usia acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019 bersama Uni Eropa di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong (kiri) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui usia acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019 bersama Uni Eropa di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Tangerang - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditargetkan rampung pada semester pertama 2019. Airlangga mengatakan kebijakan PPnBM itu nantinya akan dirilis bersamaan dengan aturan skema insentif pajak jumbo super deductible tax.

    Baca juga: Jusuf Kalla Komentari Usulan PPnBM untuk Mobil Murah

    "Super deductible tax sudah difinalisasi dan rencananya akan dikeluarkan bersamaan dengan PPnBM untuk otomotif," katanya di Tangerang, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

    Airlangga menuturkan kedua aturan itu diharapkan bisa rampung pada semester pertama tahun ini. Saat ini skema pajak untuk barang mewah itu tengah difinalisasi Kementerian Keuangan.

    "Kami tunggu drafnya. Mudah-mudahan dalam semester ini sudah keluar," katanya.

    Dalam skema PPnBM yang baru, menurut Airlangga, tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, namun pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor.

    Semakin rendah emisi, semakin rendah tarif PPnBM kendaraan, dengan skema itu tengah dikonsultasikan oleh pemerintah pada parlemen guna memacu ekspor industri otomotif.

    Skema insentif super deductible tax adalah pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak untuk industri yang berinvestasi untuk kegiatan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D).

    Menurut Airlangga, insentif untuk inovasi dibutuhkan agar bisa mendorong daya saing industri. Pemerintah, tambah dia, akan berlaku adil dengan memberikan insentif super deductible tax untuk investor yang telah menanamkan modal. Sedangkan investor baru bisa menikmati insentif tax holiday atau pembebasan pajak.

    "Mereka yang sudah investasi bisa diberikan insentif untuk vokasi maupun R&D," katanya.

    Baca berita PPnBM lainnya di Tempo.co

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.