Jokowi Tidak Mau Investasi Indonesia Kalah dari Kamboja dan Laos

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka  rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hall 3a, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, 12 Maret 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hall 3a, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, 12 Maret 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak mau investasi dan ekspor Indonesia kalah dari Kamboja dan Laos karena Indonesia memiliki kekuatan besar yakni kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

    Baca juga: Jokowi: Tahu Defisit tapi Enggak Diselesaikan, Bodoh Banget

    "Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja dan Laos. Enggak lah, kita punya kekuatan besar sumber daya alam dan sumber daya manusia," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.

    Presiden mengatakan bahwa investasi dan ekspor merupakan dua kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam terkait dua hal tersebut.

    Menurut mantan Wali Kota Solo itu, meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.

    Ia mencontohkan Indonesia mengekspor banyak komoditas seperti karet, minyak sawit mentah (CPO), kopra hingga batu bara dalam bentuk mentah. Padahal, nilai tambahnya bisa lebih besar jika diolah terlebih dulu.

    "Waktu 'booming' komoditas harganya tinggi, semua senang, tapi lupa mendorong industrialisasi dan hilirisasi," kata Jokowi.

    Kepala Negara meminta kepala daerah tidak bertele-tele dalam memberikan izin usaha kepada investor yang ingin melakukan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

    "Kalau ada investor mau membuat  hilirisasi, tutup mata saja, langsung beri izin. Tapi yang penting tidak hanya tutup mata saja tapi dikawal," ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa aspek pengawalan investasi merupakan hal yang tidak kalah penting dari integrasi perizinan berusaha.

    "Seperti Pak Presiden (Jokowi) sudah ingatkan berkali-kali, investasi harus dikawal dari ujung ke ujung, dan setiap langkah harus direspon dengan cepat dan tepat," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.