Menperin Pastikan Mobil Listrik Tak Dikenai PPnBM

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan mobil listrik nantinya tidak bakal dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Rencana tersebut tertuang dalam perubahan skema PPnBM kendaraan roda empat yang diusulkan pemerintah dalam rapat konsultasi bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 11 Maret 2019.

    Baca: Luhut: Hyundai Siapkan USD 1 M untuk Industri Mobil Listrik

    "Diturunkan menjadi nol persen, karena nantinya semuanya akan berbasis emisi, dalam mobil listrik itu tidak lagi berbasis CC tapi emisi," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta. Skema itu nanti akan masuk dalam Peraturan Pemerintah baru yang akan mendukung Peraturan Presiden soal mobil listrik.

    Airlangga mengatakan skema anyar itu adalah insentif bagi industri otomotif untuk masuk ke mobil listrik. "Kalau menggunakan PPnBM seperti sekarang, mobil listrik tidak punya insentif untuk dibuat di Indonesia," ujar Airlangga.

    Pemerintah menetapkan target bahwa pada 2025 sebanyak 20 persen mobil di Indonesia adalah mobil listrik dengan berbagai teknologi. "Untuk mobil listrik memang akan ada Perpres-nya (Peraturan Presiden), tapi tidak akan nendang kalau tidak ada kebijakan fiskal," tutur Airlangga.

    Menurut Airlangga, beberapa negara memilih untuk memberi subsidi untuk mobil listrik. Namun, ia tidak ingin pemerintah mengambil langkah serupa. "Kami tidak mau subsidi BBM diganti subsidi kendaraan, makanya kami mengambil langkah insentif fiskal untuk mendorong industri ini tumbuh."

    Dalam skema baru, mobil listrik akan dibebaskan dari PPnBM. Kebijakan itu, menurut Airlangga, bakal memicu industri untuk mempersiapkan diri terjun ke mobil listrik. Saat ini, ujar dia, sudah ada dua hingga tiga investor yang menyatakan bakal masuk ke Tanah Air, namun menunggu kebijakan pemerintah. Mereka berasal antara lain dari Jepang dan Eropa.

    Airlangga berujar Indonesia kini bersaing dengan Thailand dan India untuk perkara mobil listrik. Namun, berdasarkan kajiannya, para investor berkomitmen untuk mulai memproduksi mobil listrik di Indonesia apabila skema PPnBM itu jadi diubah.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati aturan yang memayungi skema anyar itu ditargetkan terbit tahun ini. Namun, skema tersebut baru akan berlaku efektif pada 2021. "Untuk memberi waktu kepada industri untuk menyesuaikan teknologi agar dapat memenuhi syarat tarif pajak rendah," ujar dia.

    Baca: Kalau Skema PPnBM Tak Diubah, Menperin: Mobil Listrik Sulit Dibuat di RI

    Menurut dia, perubahan skema itu bukan berkaitan dengan kenaikan penerimaan negara. Sri Mulyani berujar kebijakan itu adalah instrumen fiskal guna mendorong industrialisasi bidang otomotif dan mendorong ekspor.

    Simak berita lainnya terkait mobil listrik di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.