TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menyebut Kartu Pra Kerja yang digagasnya itu bakal dibatasi kuota setiap tahunnya. Namun, ia menjamin jumlahnya bakal berskala besar yakni di atas satu juta penerima setiap tahunnya.
BACA: Perkenalkan Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran
"Ini nanti ada jumlahnya, setahun misalnya kita hitung bisa satu juta atau dua juta, dihitung berdasarkan kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang jelas jutaan bukan ratusan ribu," ujar Jokowi selepas bertemu ratusan pendukungnya dalam acara Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2019.
Adapun penerima kartu pra kerja ini, ujar Jokowi, antara lain bisa berasal dari lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, hingga lulusan universitas. "Yang nganggur juga bisa dapat ini untuk ditraining sehingga gampang masuk dunia kerja."
BACA: Tunjangan Pengangguran Jokowi Dinilai Tidak Efektif
Para pemegang kartu sakti itu nantinya akan dilatih, baik bekerjasama dengan kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, hingga perusahaan swasta. Pelatihan itu juga bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Di samping mendapat pelatihan, pemegang kartu juga bakal mendapat insentif honor selama pelatihan.
"Kalau training selesai dia belum dapat pekerjaan, dia mendapat insentif honor, sampai waktu tertentu bisa enam bulan," ujar Jokowi. Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan lantaran selama ini keluaran SMA dan SMK di Tanah Air kurang cocok dengan kebutuhan industri.
Namun, Jokowi menegaskan program tersebut tidak bakal berjalan sendirian. Pemerintah juga bakal mengimbanginya dengan pembukaan lapangan kerja anyar. Sehingga nantinya keluaran pelatihan dan lapangan kerja lebih cocok. "Jangan lulusan bangunan tapi kebutuhannya garment, kan enggak cocok."
Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.
"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.
Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.
Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.
FRANCISCA CHRISTY
