Ini 4 Langkah Prabowo-Sandi untuk Selamatkan BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, menyebut ada masalah tata kelola yang buruk di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selama ini. “Prabowo-Sandi akan menyelesaikan ini,” kata Gamal dalam diskusi di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 9 Maret 2019.

    Baca: Prabowo Sebut Defisit BPJS Kesehatan Rp 20 T Masalah Kecil

    Gamal lebih dulu menyoroti defisit BPJS Kesehatan yang terus membengkak. Defisit yang semula Rp3,3 triliun pada 2014 menjadi Rp9,8 triliun pada 2017. Masalah defisit ini, kata Gamal, menyebabkan terjadi chaos di industri kesehatan. BPJS telat membayar ke rumah sakit, rumah sakit telah membayar ke dokter dan perusahaan obat.

    Tempo mencoba merangkum sejumlah kebijakan Prabowo yang disampaikan oleh anggota BPN dalam berbagai kesempatan.

    1. Menambah Iuran Pemerintah

    Salah satu cara yang akan ditempuh Prabowo adalah menambah iuran pemerintah untuk peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) yang jumlahnya 96 juta orang atau 44 persen dari total 218 juta peserta BPJS. PBI merupakan kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu yang iurannya dibiayai pemerintah. Tapi, belum jelas apakah  Prabowo bakal ikut menaikkan iuran peserta non-PBI yang berkisar dari Rp 25 ribu hingga Rp 80 ribu. 

    1. Menambah Anggaran Kesehatan

    Cara lain yang akan ditempuh adalah menaikkan dana kesehatan. Saat ini, pemerintah mengalokasikan 5 persen dari APBN. Menurut Gamal, Prabowo pasti akan menaikkan anggaran ini, walau belum ada angka pasti. Kemungkinan lain, yaitu mencari anggaran di pos kementerian lain untuk BPJS Kesehatan agar tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan yang juga sudah kurang.

    1. Mengurangi Jumlah Orang Sakit

    Salah satu masalah di BPJS Kesehatan adalah biaya klaim yang melebihi iuran. Untuk itu, Prabowo juga bakal menekan jumlah masyarakat yang sakit lewat sejumlah upaya pencegahan. Salah satu yang diusung adalah  menerapkan sugar tax alias pajak gula.

    1. Perbaikan Data Peserta

    Selain menambah iuran pemerintah untuk PBI, Prabowo juga bakal memperbaiki  data peserta PBI agar BPJS Kesehatan tidak salah sasaran. Kemungkinan adanya data peserta yang ganda akan dihilangkan sehingga anggaran menjadi lebih efisien. “Akan dilakukan pembaruan data secara berkala,” kata anggota BPN lain yaitu Sumarjati Arjoso dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Januari 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.