TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Hermawan Saputra mengatakan pihaknya memiliki cara untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurut dia salah satunya dengan menggunakan dana kebocoran Rp 1.000 triliun untuk dimanfaatkan menghilangkan defisit BPJS.
Baca: Kubu Prabowo Sebut Orang Luar Jawa Selama Ini Subsidi Orang Jawa
"Pertama pendekatan anggaran, kalau Pak Prabowo calon presiden menyampaikan kebocoran Rp 1.000 triliun per tahun. Andai defisit ini, kalau data tahun 2017 sekitar Rp 9,8 triliun, sebenarnya persoalan ini sederhana untuk diselesaikan," kata Hermawan di D'Consulate Resto, Jakarta, 9 Maret 2019.
Hal itu dia sampaikan dalam diskusi Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan. Adapun debat pilpres ketiga akan berlangsung pada Ahad pekan depan, 17 Maret 2019 dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Budaya.
Hermawan menyebutkan, jika ada sumber kebocoran, nantinya Prabowo sebagai presiden bakal mengeluarkan kebijakan untuk menutup potensi kebocoran tersebut. Dengan begitu, sangat mudah untuk mengaktualisasikan dana bagi kebutuhan layanan yang lain juga. "Tapi ini tidak serta merta, kami harus menghitung secara dalam, melibatkan berbagai stakeholder," kata dia.
Pendekatan kedua, kata Hermawan dengan melihat pelayanan kesehatan PPK 1 atau primary health care. PPK 1 nantinya dikembalikan fungsinya sebagai upaya promotif dan preventif untuk kesehatan.
Kalau itu dilakukan, menurut Hermawan, 80 persen persoalan kesehatan seharusnya bisa teratasi. "Maka tidak akan ada hal-hal yang sifatnya besar di aspek PPK 3 yang sifatnya katastropik atau penyakit-penyakit permined, dengan demikian defisit selama ini bisa dengan sendirinya teratasi," ujarnya.
Artinya, menurut Hermawan, penyakit-penyakit katastropik atau penyakit-penyakit tidak menular itu yang tembus dan terlayani dengan besar, menjadi beban pada level ketika atau rujukan tingkat tiga, seperti rumah sakit kelas A dan B itu, betul memiliki beban penyakit katastropik. "Ini lah faktor-faktor yang menyebabkan tagihan BPJS tinggi," kata dia.
Terkait kebocoran anggaran, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang menyebut ada kebocoran anggaran negara sampai 25 persen dan nilainya mencapai Rp 1.000 triliun. "Ocehan itu ibarat barang, sudah menjadi barang bekas. Karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding dalam keterangan resminya, Jumat, 8 Februari 2019.
Baca: Sanggah Kubu Prabowo, TKN Jokowi: Jumlah Penderita Stunting Turun
Prabowo pun dianggap berlebihan, sebab ketika itu APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp1.500 triliun. "Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
