Kubu Jokowi Dorong Kenaikan Cukai Rokok, Apa Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bea Cukai Malang lakukan penindakan terhadap rokok ilegal.

    Bea Cukai Malang lakukan penindakan terhadap rokok ilegal.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasbullah Thabrany mengatakan cukai rokok di Indonesia masih terlalu rendah sehingga berpotensi makin meningkatkan risiko penyakit akibat rokok. Oleh karena itu, kata dia, pada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mendatang akan menaikkan cukai rokok tersebut.

    Baca: Dari Mana Sumber Dana Kartu Prakerja Jokowi? Ini Kata TKN

    "Kalau kita lihat best practice di seluruh dunia, cukai rokok di Indonesia masih terlalu rendah. Di Singapura cukai rokok 90 persen dari harga rokok. Industri juga tahu cukai akan naik," kata Hasbullah di D'Consulate Resto, Jakarta, 9 Maret 2019.

    Hal itu dia sampaikan dalam diskusi Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan. Hasbullah mengatakan kenaikan ke depan belum diperhitungkan lebih lanjut kemungkinan persentasenya. Meski begitu, ada ancer-ancer kenaikan di atas yang sekarang, di mana cukai rokok 57 persen.

    Hasbullah mengatakan saat sebagai akademisi di Universitas Indonesia, dia bersama teman-temannya sudah menyusun draf rancangan Undang-undang cukai yang baru. Dalam draf itu, kata dia, ada tambahan penerimaan cukai dan penggunaan cukai untuk memperkuat petani tembakau dan pekerja rokok agar mereka.

    Penggunaan dana cukai untuk petani ini, menurut Hasbullah, akan diperuntukkan bagi industri rokok, terutama ketika nanti disebut sebagai sunset industry. "Oleh karena itu kami mempersiapkan dengan menggali sumber-sumber cukai lain. Sudah kami siapkan dan share ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

    Lebih lanjut Hasbullah mengatakan, Jokowi sejak awal pemerintahan sudah berkali-kali mengatakan untuk jangan merokok atau jangan gunakan uang untuk merokok. Dia menilai rokok, merupakan persoalannya multi sektoral, tidak hanya kesehatan.

    "Ada masalah sosial, ekonomi, bahkan agama, jadi cukup kompleks. Tapi kita akan bergerak menyesuaikan dengan kondisi dalam tujuan yang sama. Yang paling penting adalah membangun kesamaan visi, bahwa ini adalah tantangan kita bersama," kata Hasbullah.

    Baca: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Jokowi: Belum Ngerti Ekonomi

    Adapun debat ketiga akan berlangsung pada 17 Maret 2019 dengan tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Budaya. Dia mengatakan calon wakil presiden Jokowi, Maruf Amin sudah siap menghadapi debat tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.