TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta pemerintah daerah dan operator ojek online, Go-Jek dan Grab, untuk menyediakan lebih banyak shelter atau titik penjemputan penumpang bagi pengemudi. Shelter ini diperlukan agar kemacetan akibat beberapa pengemudi ojek online mangkal di depan pintu stasiun kereta sehingga berimbas pada kemacetan di jalanan.
Baca juga: GoJek Minta Aturan Ojek Online Kemenhub Tak Merugikan Siapapun
"Kan yang punya lahan Pemda, yang punya ojek online itu operator, kami harapkan mereka kerja sama," kata Direktur Angkutan dan Multimoda, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019.
Ahmad khawatir jika tidak segera diatur, penumpukan pengemudi ojek online yang mangkal menunggu penumpang bakal lebih mengganggu lalu lintas. Terlebih, beberapa hari lagi Moda Raya Terpadu alias MRT Jakarta bakal segera dioperasikan dari Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. "Ngeri banget kalau udah ada MRT, terus pada nongkrong di sana semua tuh di Jalan Sudirman," ujar dia.
Sejak November 2018, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menilai kondisi pintu masuk dan keluar stasiun, khususnya stasiun Kereta Commuter Line Jabodetabek saat ini sangat berantakan karena ojek online yang bergerombol menunggu penumpang. Dia pun meminta operator aplikasi ojek online segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait masalah ini.
Baca Juga:
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meminta kepada para pengemudi Go-Jek dan Grab yang sering mangkal di kawasan Sudirman-Thamrin dan kawasan perkantoran lainnya untuk menghilangkan kebiasaan itu. "Pemilik usaha ojek online juga mulai pikirkan tempat untuk transit dan penjemputan. Kalau mangkal seperti ini terus akan menimbulkan masalah," ujar Anies di Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018.
