Arus Mudik 2019, Mengebut di Jalan Tol Bakal Kena Sanksi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Radin Inten II di Lampung pada Kamis sore, 7 Maret 2019. Bandara ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Jumat esok, 8 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Radin Inten II di Lampung pada Kamis sore, 7 Maret 2019. Bandara ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Jumat esok, 8 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Bandarlampung - Kementerian Perhubungan akan mengatur sanksi bagi pengemudi yang mengebut atau berkendara melampaui batas kecepatan 100 km/jam di jalan tol. Sanksi ini dirancang untuk menekan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2019.

    BACA: Menhub Dorong Tol Jakarta - Cikampek II Bisa Digunakan saat Mudik

    "Kami siapkan batas kecepatan, mekanisme kontrol kecepatan, dan memikirkan sanksi bila pengendara melampaui batas kecepatan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Bandara Radin Inten II, Lampung, Kamis, 7 Maret 2019.

    Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Batas Kecepatan, kecepatan kendaraan diatur paling rendah 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. Sementara itu, kecepatan paling tinggi ialah 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan.

    Budi Karya menilai, saat ini sopir-sopir yang melaju dengan kecepatan melampaui batas di jalan tol belum memperoleh tindakan yang tegas. Padahal, aksi ugal-ugalan ini kerap menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

    Pada musim mudik dan arus balik 2018, misalnya, saat itu Polri mencatat ada 2.950 kendaraan terlibat kecelakaan dengan korban jiwa mencapai 1.438 orang. Sebanyak 333 orang dari antaranya meninggal dunia.

    Budi Karya mengatakan, untuk arus mudik tahun ini, isu yang akan berkembang bukan lagi soal kemacetan, namun keselamatan. Karena itu, ia menekankan Kementeriannya akan lebih tegas menegakkan hukum bagi pelanggar batas kecepatan, yang berpotensi memunculkan insiden di jalan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).