TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid membantah anggapan BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bahwa kementeriannya kurang fokus menangani perumahan rakyat. Mesipun digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla , PUPR tidak melupakan sektor perumahan rakyat.
Baca juga: Prabowo Ingin Kembali Pisahkan Kewenangan KLHK
"Kurang tepat kalau selama ini PUPR dinilai kurang fokus menangani perumahan rakyat. Buktinya kita memiliki Program Sejuta Rumah yang tren kinerjanya meningkat terus, baik dari sisi bantuan perumahannya, maupun dari sisi penyaluran subsidinya," kata Khalawi kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.
Selain itu pemerintah juga telah menelurkan kebijakan kemudahan perizinan, loan to value, hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah-rumah tertentu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Khalawi mengatakan,anggaran perumahan yang naik signifikan pada periode ini menunjukkan bahwa PUPR memberi perhatian penuh pada sektor perumahan. "Kita jangan terjebak membandingkan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti jalan tol yang masif dilakukan dengan menggunakan pembiayaan melalui investasi non APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata dia.
Terkait persoalan backlog, pemerintah masih berupaya menggenjot tiga strategi, antara lain bantuan rusunawa, rusus, dan rumah swadaya; bantuan subsidi pembiayaan; hingga kemudahan perizinan. Khalawi berujar pemerintah juga bakal memperluas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
"Secara umum backlog menurun dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, dengan telah terbangunnya 3,77 juta rumah baru dan meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sejumlah 1,02 juta unit melalui Program Sejuta Rumah," kata Khalawi.
Simak: Kemenhub Minta PUPR Sulap Rest Area Sebagai Terminal Bus
Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memisahkan Kementerian PUPR jika Prabowo-Sandiaga terpilih pada Pilpres 2019.
“Kementerian PUPR saat ini sudah melaksanakan tupoksinya. Hanya sektor perumahan rakyat memang tidak boleh ditangani secara tidak fokus, harus lebih fokus. Untuk itu kesimpulan dari tim kami bahwa Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali kalau Prabowo Sandi nanti memimpin,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara dalam Rembuk Nasional bertajuk ‘Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024’ di Jakarta Selasa, 5 Maret 2019.
CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | BISNIS
