TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin bakal mengkaji kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal tunjangan pengangguran. "Soal apa yang disampaikan Pak JK, bagi kami bagian dari bahan pertimbangan yang akan dirumuskan," ujar Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.
BACA: JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif
Ace menjelaskan bahwa tidak semua pengangguran bakal mendapat dana dari negara melalui Kartu Prakerja yang dijanjikan Jokowi beberapa waktu lalu. Malahan, kebijakan itu, kata dia, adalah untuk mendorong para penganggur untuk kembali bekerja.
Sebelumnya JK menyebutkan kartu Prakerja--yang dijanjikan bakal dirilis bila Presiden Jokowi kembali terpilih dalam pilpres mendatang-- sebagai tunjangan untuk pengangguran yang lazim diterapkan di negara maju. Ia mengatakan tunjangan tersebut cocok dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.
"Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
BACA: Jokowi Larang Dana Kartu Indonesia Pintar untuk Beli Ponsel
JK mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.
Ihwal janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK berujar hal itu bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya, selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.
Apabila dilihat secara komprehensif, Ace berujar kebijakan Kartu Prakerja tidak melulu bicara sial dana semata, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
"Kami berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Prakerja ini Presiden menginginkan SDM, baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi, memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja," kata dia.
Jokowi sebelumnya memperkenalkan Kartu Prakerja dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center , Kabupaten Bogor, pada 24 Februari 2019. Kartu Prakerja diberikan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan
FRISKI RIANA
