TKN Jokowi - Maruf Kaji Kritik JK Soal Tunjangan Pengangguran

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Acara Peresmian Peluncuran #01 Official Merchandise di FX Mall Sudirman, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019. Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden nomor 01 Jokowi-Maruf Erick Thohir (Kanan). TEMPO/Faisal Akbar

    Acara Peresmian Peluncuran #01 Official Merchandise di FX Mall Sudirman, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019. Acara itu dihadiri langsung oleh Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden nomor 01 Jokowi-Maruf Erick Thohir (Kanan). TEMPO/Faisal Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin bakal mengkaji kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal tunjangan pengangguran. "Soal apa yang disampaikan Pak JK, bagi kami bagian dari bahan pertimbangan yang akan dirumuskan," ujar Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019. 

    BACA: JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif

    Ace menjelaskan bahwa tidak semua pengangguran bakal mendapat dana dari negara melalui Kartu Prakerja yang dijanjikan Jokowi beberapa waktu lalu. Malahan, kebijakan itu, kata dia, adalah untuk mendorong para penganggur untuk kembali bekerja. 

    Sebelumnya JK menyebutkan kartu Prakerja--yang dijanjikan bakal dirilis bila Presiden Jokowi kembali terpilih dalam pilpres mendatang-- sebagai tunjangan untuk pengangguran yang lazim diterapkan di negara maju. Ia mengatakan tunjangan tersebut cocok dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.

    "Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. 

    BACA: Jokowi Larang Dana Kartu Indonesia Pintar untuk Beli Ponsel

    JK mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

    "Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.

    Ihwal janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK berujar hal itu bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya, selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

    Apabila dilihat secara komprehensif, Ace berujar kebijakan Kartu Prakerja tidak melulu bicara sial dana semata, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

    "Kami berkeyakinan dengan kebijakan Kartu Prakerja ini Presiden menginginkan SDM, baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi, memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja," kata dia. 

    Jokowi sebelumnya memperkenalkan Kartu Prakerja dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center , Kabupaten Bogor, pada 24 Februari 2019. Kartu Prakerja diberikan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.