Indonesia Kaji Tata Kelola Perikanan di Sela World Ocean Summit

Reporter

Ketua Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas, Hassan Wirajuda, (tengah) saat diskusi (side event) mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di sela acara World Ocean Summit, bertempat di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat, 6 Maret 2019. TEMPO | ARIF ZULKIFLI

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Indonesia mengadakan kegiatan diskusi (side event) mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di sela acara World Ocean Summit, bertempat di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat, 6 Maret 2019.

Baca juga: 2019, Investasi di Sektor Perikanan Ditargetkan Capai 4 Triliun

"Tujuan dari penyelenggaraan diskusi adalah mengumpulkan masukan terhadap rancangan laporan dengan judul “REFORMING HIGH SEAS FISHERIES GOVERNANCE”," tulis rilis yang diterima Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

Laporan tersebut disusun Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas. Kelompok kerja ini dibentuk untuk dapat menyusun kajian mengenai tata kelola perikanan laut lepas serta menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional, regional, dan global untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjamin keamanan maritim di laut lepas.

Nur Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri dan Ketua Kelompok Kerja, memaparkan isu-isu yang dibahas dalam rancangan laporan. Isu-isu tersebut pada dasarnya adalah, tata kelola perikanan laut lepas yang dipandang kurang baik dan menyeluruh, inefektivitas impelementasi pengaturan yang ada, lemahnya penegakan hukum negara bendera, dan koordinasi antarorganisasi/institusi yang terkait dan dengan negara yang kurang.

Anggota Kelompok Kerja dan Koordinator Staf Khusus SATGAS 115, Mas Achmad Santosa, menambahkan bahwa maraknya penangkapan ikan secara ilegal di laut lepas antara lain disebabkan oleh lemahnya atau bahkan tidak adanya pengaturan mengenai kegiatan alih muat di laut (transshipment), subsidi perikanan yang menyebabkan eksploitasi berlebihan, dan penggunaan flags of convenience. Mas Achmad Santosa memberikan contoh kasus FV Viking, STS 50, dan Silver Sea 2.

Selain kasus penangkapan ikan secara ilegal, pada diskusi dibahas mengenai praktek perdagangan orang dan perbudakan yang terjadi pada ribuan ABK bekerja di laut. Indonesia memberikan contoh kasus Pusaka Benjina Resources, di mana 682 ABK dari beberapa negara menjadi korban.

Rekomendasi yang tertuang pada laporan tersebut pada dasarnya menyangkut pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional agar tercipta standarisasi dan harmonisasi pengaturan, optimalisasi peran institusi/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan permanen untuk penanganan kasus agar koordinasi antarnegara dan dengan institusi/organisasi internasional dapat ditingkatkan.

Pada kegiatan diskusi, kelompok kerja mendapat masukan dari tokoh-tokoh internasional yang dikenal aktif memperjuangkan keberlanjutan sumber daya laut lepas, yakni Dr. Enric Sala (National Geographic), Dr. Rashid Sumaila (Univeristy of British Columbia), dan Tony Long (Global Fishing Watch).

Ketiga tokoh tersebut mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk aktif mengkampanyekan pentingnya memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut lepas dan keamanan maritim.

Enric Sala dan Rashid Sumaila menyampaikan bahwa sumber daya perikanan di laut lepas yang sebenarnya dapat dinikmati oleh semua negara nyatanya hanya dinikmati oleh beberapa distant fishing nations yang kapasitas eksploitatifnya sangat tinggi. Tony Long menambahkan bahwa kapal-kapal milik negara-negara tersebut dapat terus melakukan pelanggaran di laut lepas karena lemahnya monitoring. Sehingga transparansi menjadi sangat penting.

Masukan juga datang European Union, PEW Charitable Trust, serta profesor dari University of California dan University of Oxford. Diskusi berujung pada beberapa rekomendasi yang sangat berbeda-beda dari para peserta, mulai dari penutupan seluruh laut lepas dari kegiatan penangkapan ikan untuk konservasi, penetapan moratorium untuk beberapa wilayah laut lepas, dan pembenahan tata kelola perikanan untuk mengubah beberapa pengaturan seperti terkait transparansi, beban pembuktian, dan pemberian sanksi.

Laporan akhir Kelompok Kerja diharapkan sebagai masukan terhadap pengembangan kertas kerja high level panel on sustainable ocean economy yang akan bertemu dalam side event UNGA 2019 di NY & forum forum kelautan dan perikanan seperti UN Ocean Conference 2020dan OOC 2019 di Oslo Norwegia.

Baca: Susi Pudjiastuti Hadiri Pertemuan Sherpa PTT Ekonomi Laut






PM Modi Targetkan India jadi Negara Maju dalam 25 Tahun

7 jam lalu

PM Modi Targetkan India jadi Negara Maju dalam 25 Tahun

Menurut Perdana Menteri India, gol untuk jadi negara maju akan dicapai dengan kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri di sektor energi, pertahanan, dan teknologi digital.


Kuartal Kedua Ekonomi Rusia Turun 4,0 Persen

1 hari lalu

Kuartal Kedua Ekonomi Rusia Turun 4,0 Persen

Ekonomi Rusia year-on-year mengalami penurunan sampai 4,0 persen pada kuartal kedua 2022.


Promo Transaksi Digital Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Tetapi...

1 hari lalu

Promo Transaksi Digital Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Tetapi...

Menurut data Celios, Indonesia adalah negara dengan jumlah promo dan diskon yang sangat besar pada transaksi digital.


120 Tahun Bung Hatta, Sumbangsih Pemikiran Mohammad Hatta untuk Negeri

3 hari lalu

120 Tahun Bung Hatta, Sumbangsih Pemikiran Mohammad Hatta untuk Negeri

Hari ini, 12 Agustus 1902, atau 120 tahun silam, merupakan kelahiran Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Banyak sumbansih pemikirannya untuk negeri ini.


Kepala BMKG: Perubahan Iklim Ancam Produktivitas Hasil Panen dan Tangkap Ikan

6 hari lalu

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Ancam Produktivitas Hasil Panen dan Tangkap Ikan

BMKG akan terus berupaya meningkatkan layanan informasi cuaca dan iklim baik untuk kepentingan publik serta untuk kepentingan pengguna khusus.


KKP Beri Pelatihan 200 Calon Wirausaha Sektor Perikanan yang Lolos Seleksi

9 hari lalu

KKP Beri Pelatihan 200 Calon Wirausaha Sektor Perikanan yang Lolos Seleksi

KKP menjaring 200 calon wirausaha baru yang diharapkan dapat menjadi penggerak usaha perikanan di berbagai wilayah.


Kejar Target Ekspor Perikanan US$ 8,2 Miliar, Pemerintah Perbaiki Kualitas Petugas Mutu

10 hari lalu

Kejar Target Ekspor Perikanan US$ 8,2 Miliar, Pemerintah Perbaiki Kualitas Petugas Mutu

Kemenko Marves bakal memperkuat kualitas petugas mutu, untuk mewujudkan target RPJMN 2020-2024 dalam bidang pengelolaan kemaritiman dan kelautan.


Terkini Bisnis: Pesan Politikus PKS Soal Pembengkakan BIaya Kereta Cepat, Susi Kritik Sandiaga

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Pesan Politikus PKS Soal Pembengkakan BIaya Kereta Cepat, Susi Kritik Sandiaga

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari politikus PKS yang mengingatkan pemerintah tak terjebak menalangi proyek kereta cepat dengan APBN.


Susi Pudjiastuti Kritik Sandiaga Soal Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo: Why Again?

11 hari lalu

Susi Pudjiastuti Kritik Sandiaga Soal Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo: Why Again?

Susi Pudjiastuti mengkritik Menteri Sandiaga Uno soal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3,75 juta per orang.


Kominfo Blokir Platform Digital dan Potensi Efek Domino ke Ekonomi

12 hari lalu

Kominfo Blokir Platform Digital dan Potensi Efek Domino ke Ekonomi

Tujuh plaform digital diblokir Kominfo karena belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE Lingkup Privat.