Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Kaji Tata Kelola Perikanan di Sela World Ocean Summit

Reporter

image-gnews
Ketua Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas, Hassan Wirajuda, (tengah) saat diskusi (side event) mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di sela acara World Ocean Summit, bertempat di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat, 6 Maret 2019. TEMPO | ARIF ZULKIFLI
Ketua Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas, Hassan Wirajuda, (tengah) saat diskusi (side event) mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di sela acara World Ocean Summit, bertempat di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat, 6 Maret 2019. TEMPO | ARIF ZULKIFLI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Indonesia mengadakan kegiatan diskusi (side event) mengenai Tata Kelola Perikanan Laut Lepas di sela acara World Ocean Summit, bertempat di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat, 6 Maret 2019.

Baca juga: 2019, Investasi di Sektor Perikanan Ditargetkan Capai 4 Triliun

"Tujuan dari penyelenggaraan diskusi adalah mengumpulkan masukan terhadap rancangan laporan dengan judul “REFORMING HIGH SEAS FISHERIES GOVERNANCE”," tulis rilis yang diterima Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

Laporan tersebut disusun Kelompok Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Perlindungan Sumber Daya dan Pengamanan di Laut Lepas. Kelompok kerja ini dibentuk untuk dapat menyusun kajian mengenai tata kelola perikanan laut lepas serta menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional, regional, dan global untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjamin keamanan maritim di laut lepas.

Nur Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri dan Ketua Kelompok Kerja, memaparkan isu-isu yang dibahas dalam rancangan laporan. Isu-isu tersebut pada dasarnya adalah, tata kelola perikanan laut lepas yang dipandang kurang baik dan menyeluruh, inefektivitas impelementasi pengaturan yang ada, lemahnya penegakan hukum negara bendera, dan koordinasi antarorganisasi/institusi yang terkait dan dengan negara yang kurang.

Anggota Kelompok Kerja dan Koordinator Staf Khusus SATGAS 115, Mas Achmad Santosa, menambahkan bahwa maraknya penangkapan ikan secara ilegal di laut lepas antara lain disebabkan oleh lemahnya atau bahkan tidak adanya pengaturan mengenai kegiatan alih muat di laut (transshipment), subsidi perikanan yang menyebabkan eksploitasi berlebihan, dan penggunaan flags of convenience. Mas Achmad Santosa memberikan contoh kasus FV Viking, STS 50, dan Silver Sea 2.

Selain kasus penangkapan ikan secara ilegal, pada diskusi dibahas mengenai praktek perdagangan orang dan perbudakan yang terjadi pada ribuan ABK bekerja di laut. Indonesia memberikan contoh kasus Pusaka Benjina Resources, di mana 682 ABK dari beberapa negara menjadi korban.

Rekomendasi yang tertuang pada laporan tersebut pada dasarnya menyangkut pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional agar tercipta standarisasi dan harmonisasi pengaturan, optimalisasi peran institusi/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan permanen untuk penanganan kasus agar koordinasi antarnegara dan dengan institusi/organisasi internasional dapat ditingkatkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kegiatan diskusi, kelompok kerja mendapat masukan dari tokoh-tokoh internasional yang dikenal aktif memperjuangkan keberlanjutan sumber daya laut lepas, yakni Dr. Enric Sala (National Geographic), Dr. Rashid Sumaila (Univeristy of British Columbia), dan Tony Long (Global Fishing Watch).

Ketiga tokoh tersebut mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk aktif mengkampanyekan pentingnya memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut lepas dan keamanan maritim.

Enric Sala dan Rashid Sumaila menyampaikan bahwa sumber daya perikanan di laut lepas yang sebenarnya dapat dinikmati oleh semua negara nyatanya hanya dinikmati oleh beberapa distant fishing nations yang kapasitas eksploitatifnya sangat tinggi. Tony Long menambahkan bahwa kapal-kapal milik negara-negara tersebut dapat terus melakukan pelanggaran di laut lepas karena lemahnya monitoring. Sehingga transparansi menjadi sangat penting.

Masukan juga datang European Union, PEW Charitable Trust, serta profesor dari University of California dan University of Oxford. Diskusi berujung pada beberapa rekomendasi yang sangat berbeda-beda dari para peserta, mulai dari penutupan seluruh laut lepas dari kegiatan penangkapan ikan untuk konservasi, penetapan moratorium untuk beberapa wilayah laut lepas, dan pembenahan tata kelola perikanan untuk mengubah beberapa pengaturan seperti terkait transparansi, beban pembuktian, dan pemberian sanksi.

Laporan akhir Kelompok Kerja diharapkan sebagai masukan terhadap pengembangan kertas kerja high level panel on sustainable ocean economy yang akan bertemu dalam side event UNGA 2019 di NY & forum forum kelautan dan perikanan seperti UN Ocean Conference 2020dan OOC 2019 di Oslo Norwegia.

Baca: Susi Pudjiastuti Hadiri Pertemuan Sherpa PTT Ekonomi Laut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


30 Kampus Terbaik Jurusan Ekonomi di Indonesia Versi EduRank 2023

5 jam lalu

Logo Universitas Indonesia. TEMPO, Savero Aristia Wienanto.
30 Kampus Terbaik Jurusan Ekonomi di Indonesia Versi EduRank 2023

Daftar kampus terbaik jurusan ekonomi di Indonesia versi EduRank 2023,


252 Juta Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Apa Tanggapan KPU dan Menkominfo?

9 jam lalu

Data KPU diduga diretas dan dijual di Breachforums
252 Juta Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Apa Tanggapan KPU dan Menkominfo?

Ketua KPU mengakui data DPT Pemilu 2024 bocor. Menkominfo menyebut motif peretas bukan motif politik, melainkan motif ekonomi.


Gubernur BI Sebut Ekonomi Global 2024 Meredup, Ini Sebabnya

1 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan sambutan saat membuka ASEAN Fest 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. ASEAN Fest 2023 yang digelar pada 22-25 Agustus 2023 itu diisi dengan seminar keuangan, pameran UMKM serta kampung ASEAN yang menjadi perhelatan pendukung pada pertemuan ke-2 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN (AFMGM). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Gubernur BI Sebut Ekonomi Global 2024 Meredup, Ini Sebabnya

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan prospek ekonomi global pada 2024 akan meredup. Apa sebabnya?


BCA Targetkan Manfaat Ekologis dan Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar

2 hari lalu

Komitmen Lestarikan Lingkungan, BCA Lakukan Green Action Penanaman 38.500 Pohon di Bali - Direktur Pembiayaan  Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah (ketiga kiri), Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan
BCA Targetkan Manfaat Ekologis dan Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar

Tanam Puluhan Ribu Pohon di Bali, Bakti BCA Targetkan Manfaat Ekologis dan Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar


APBN 2024 Antisipasi Dinamika Ekonomi Global

4 hari lalu

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Kemenkeu RI, Dewi Puspita, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, dan Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, di acara Ngobrol Tempo bertemakan
APBN 2024 Antisipasi Dinamika Ekonomi Global

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebikan Finansial (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita, mengatakan, asumsi yang digunakan dalam APBN 2024 adalah tumbuh 5,2 persen dan pada inflasi sekitar 2,8 persen.


Benyamin Harap Kualitas Keagamaan Meningkat dan Ekonomi Masyarakat Tumbuh

5 hari lalu

Benyamin Harap Kualitas Keagamaan Meningkat dan Ekonomi Masyarakat Tumbuh

Lewat Harmony Fest, Benyamin Harap Kualitas Keagamaan Meningkat dan Ekonomi Masyarakat Tumbuh


Pertamina Patra Niaga: 450 Ribu Kiloliter BBM Disalurkan untuk BBM Satu Harga

5 hari lalu

Pertamina Patra Niaga: 450 Ribu Kiloliter BBM Disalurkan untuk BBM Satu Harga

PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melaporkan hingga saat ini sudah 450 ribu kiloliter BBM yang disalurkan ke 503 lembaga penyalur BBM satu harga.


Sri Mulyani Sebut Kendala Pemulihan Ekonomi: Tren Suku Bunga Tinggi hingga Perang

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Sri Mulyani Sebut Kendala Pemulihan Ekonomi: Tren Suku Bunga Tinggi hingga Perang

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan soal pemulihan ekonomi yang tidak selalu berjalan mulus dan mudah.


Viral Menu PMT Kota Depok , Wali Kota Idris: Bukan Pakar Gizi Jangan Ngomong

6 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Viral Menu PMT Kota Depok , Wali Kota Idris: Bukan Pakar Gizi Jangan Ngomong

Wali Kota Mohammad Idris 'serang balik' mereka semua yang pernah mengkritik Program PMT Dinas Kesehatan Depok.


Resmikan Bandara Baru di Fakfak dan Nabire, Jokowi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas Papua

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berswafoto saat mengunjungi di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Kamis, 23 November 2023. Jokowi disambut oleh para pelajar yang berbaris mengenakan pakaian sali yang  menyanyikan lagu
Resmikan Bandara Baru di Fakfak dan Nabire, Jokowi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas Papua

Papua resmi punya dua bandara baru di Fakfak dan Nabire. Jokowi berharap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi Papua semakin meningkat.