Sri Mulyani Dukung Gerakan Kantong Plastik Berbayar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur PT Mass Rapid Transit William P Sabandar dan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan memberikan keterangan langsungnya kepada media seusai meninjau proyek MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu sore, 6 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur PT Mass Rapid Transit William P Sabandar dan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan memberikan keterangan langsungnya kepada media seusai meninjau proyek MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu sore, 6 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung gerakan kantong plastik berbayar. Gerakan itu sebelumnya diinisiasi Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia atau Aprindo untuk menekan jumlah konsumsi samplah plastik di Tanah Air.

    Baca juga: Aprindo Terapkan Kantong Plastik Berbayar, KLHK Khawatirkan Ini

    "Semua makin sadar bahwa masalah plastik menjadi salah satu yang sangat serius di Indonesia. Baik dari sisi ekonomi, sosial, empowerment (pemberdayaan)," ujar Sri Mulyani seusai meninjau proyek MRT di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu sore, 6 Maret 2019. Ia memandang gerakan itu baik bila tujuannya memang untuk membatasi pemakaian plastik.

    Per 1 Maret lalu, pembatasan kantong plastik dengan sistem plastik berbayar di retail modern efektif diberlakukan. Ada 30 brand anggota asosiasi yang sudah melaksanakan sistem kantong plastik berbayar atau KPTG. Beberapa di antaranya ialah Matahari Group, Ranch Market, Ramayana, Superindo, dan Alfamart.

    Sri Mulyani menyatakan pemerintah selanjutnya akan mempertimbangkan
    aturan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan itu rencananya bakal berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang mengedepankan pengelolaan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

    Sri Mulyani juga menyebut kebijakan fiskal itu akan memuat perihal manajemen sampah. Sri Mulyani menilai, desain fiskal ini akan memayungi economyc circular dan sejumlah kebijakan lain, baik dari pemerintah daerah maupun anggota asosiasi.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mempertanyakan konsep kantong plastik berbayar yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) baru-baru ini. Siti Nurbaya khawatir tujuan dari program ini berbeda dengan konsep kelestarian lingkungan yang menjadi tujuan KLHK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.