TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah tantangan yang bakal dihadapi Indonesia jika pada 2020 ingin memantapkan diri naik kelas dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas.
Baca: Sri Mulyani: Terbitkan Surat Utang Bukan Hobi, Tapi Amanat UU
"Kami tadi menyampaikan apa tantangan-tantangan pembangunan kita, umpamanya apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di kantor presiden, Rabu, 6 Maret 2019.
Dalam sidang kabinet paripurna itu, Sri Mulyani menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta kabinet mengenai rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020."Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan fondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020."
Karena masih pada siklus yang sangat awal itu pula, Sri Mulyani menyampaikan apa sejumlah tantangan pembangunan, termasuk naik ke kelompok negara berpenghasilan menengah atas. "Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu dijawab hari ini, termasuk seperti yang selama ini telah disampaikan yaitu pembangunan sumber daya manusia," katanya.
Namun pada saatnya, kata Sri Mulyani, akan dijelaskan jauh lebih detail mengenai pembangunan SDM itu, mulai dari strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja. "Ini dibahas secara lebih detail, namun karena masih pada tahap awal, sifatnya direction, jadi arahnya dulu, belum sampai pada detail."
Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi pembangunan, yang dibutuhkan agar Indonesia siap naik kelas adalah peningkatan produktivitas, inovasi dan daya saing. "Kalau infrastruktur yang selama ini sudah dibangun, apa yang harus lebih diperhatikan ke depan," katanya.
Kalau bicara produktivitas, inovasi, dan daya saing maka industri manufaktur yang dibangun harus seperti apa. "Jadi pembahasannya bagaimana meningkatkan peran sektor manufaktur itu dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, struktur ekonomi juga harus seimbang berkaitan dengan neraca pembayaran, mengatasi defisit eksternal, dan kemampuan untuk meningkatkan ekspor dan investasi. "Dari sisi itu kemudian akan ditetapkan bagaimana kebijakannya dalam APBN untuk bisa mendukung tema-tema itu, tantangan-tantangan itu harus dijawab," katanya.
Indonesia juga menghadapi tantangan demografi di mana generasi muda mendominasi jumlah penduduk sehingga perlu perhatian bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan dan lainnya. "Jadi ini masih merupakan suatu brainstorming awal untuk mendapatkan arahan dari presiden, wapres, kabinet, mengenai apa arah yang harus diperhatikan di dalam menyiapkan pondasi Indonesia di tahun 2020," ucap Sri Mulyani.
Baca: Sri Mulyani Bakal Investigasi Pajak Impor Buku Big Bad Wolf 2019
Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya akan mempresentasikan lagi rancangan kebijakan ekonomi 2020 di sidang kabinet yang kemudian akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada DPR pada Mei 2019. "Pada Mei, kami sudah harus menyampaikan Pokok pokok Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal untuk 2020," katanya.
ANTARA
