Bulog Tambah 2 Gudang Baru di Jawa Tengah

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengecek gudang milik Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengecek gudang milik Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta -Perum Bulog menambah dua gudang baru di wilayah Jawa Tengah, yakni di komplek pergudangan Bumirejo, Kabupaten Pati, dan di komplek Pergudangan Klahang, Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

    BACA:Bos Bulog Budi Waseso Akui Sempat Ada Beras Kedaluwarsa di Gudang

    Peresmian kedua gudang baru tersebut dilakukan secara bersamaan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, yang dipusatkan di Kabupaten Pati, pada Senin, 4 Maret 2019.

    "Kedua gudang baru ini juga telah mempertimbangkan aspek strategis dan ekonomis. Lokasi komplek gudang yang dekat dengan lahan persawahan petani serta akses jalan, membuatnya makin mudah dijangkau oleh masyarakat," kata Budi Waseso atau akrab melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Gudang Bulog di Bumirejo, Kabupaten Pati, merupakan perluasan dari gudang sebelumnya yang menempati area seluas 1,5 hektare, dengan total kapasitas kini mencapai 5.500 ton. Gudang sebelumnya berkapasitas 3.500 ton dan bangunan baru di sampingnya berkapasitas 2.000 ton.

    Dalam area tersebut juga terdapat unit pengolahan, kantor gudang, laboratorium pemeriksaan kualitas, rumah dinas, mushola, toilet umum, dan pos jaga. Dalam pembangunannya, gudang baru ini menghabiskan anggaran sebesar Rp4,9 miliar, dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan.

    BACA: Bos Bulog Budi Waseso Akui Sempat Ada Beras Kedaluwarsa di Gudang

    Sementara itu gudang Bulog di Klahang, Sokaraja, Kabupaten Banyumas memiliki kapasitas 3.500 ton. Gudang dengan lebar 30 meter, panjang 54 meter, serta tinggi 7 meter tersebut diprioritaskan untuk menampung komoditas kedelai.

    Buwas menjelaskan keberadaan gudang baru tersebut sejalan dengan komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Menurutnya, penambahan gudang baru ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pangan. Hal tersebut sekaligus sebagai langkah antisipasi, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pusat produksi beras maupun kedelai terbesar diantara kabupaten yang berada di sekelilingnya.

    "Gudang baru ini juga sejalan dengan komitmen, di mana untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen serta produsen, Perum Bulog harus dilengkapi dengan ketersediaan maupun pengembangan infrastruktur pascapanen, terutama padi, jagung dan kedelai," ungkapnya.

    Kabupaten Pati merupakan pusat produksi beras paling luas dibanding kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Pati, yang meliputi Jepara, Kudus, Rembang, dan Blora. Begitu pula Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sentra penyuplai kedelai terbesar diantara kabupaten lain di sekelilingnya.

    "Saat musim panen berlangsung, gudang baru ini sudah dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan pengadaan beras maupun kedelai secara maksimal," tambah Buwas.

    Sementara itu, khusus untuk pengadaan beras, pada tahun ini, Bulog telah menetapkan target serapan sebanyak 1,8 juta ton di seluruh Indonesia. Dengan adanya gudang baru, setidaknya sudah ada antisipasi lokasi penampungan, sehingga serapan pengadaan setara beras secara maksimal dapat dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.