Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN Ini Sebut Penyebab Pupuk Bersubsidi Rawan Diselewengkan

image-gnews
Puluhan Ton Pupuk Bersubsidi Diselewengkan
Puluhan Ton Pupuk Bersubsidi Diselewengkan
Iklan

TEMPO.CO, Boyolali - Komisaris PT Petrokimia Gresik Mahmud Nurwindu, khawatir distribusi pupuk bersubsidi rawan diselewengkan di lapangan. Pasalnya, selisih harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi saat ini sudah sangat tinggi. "Petani diharapkan mau memakai pupuk nonsubsidi, tapi selisih harga hampir tiga kali lipat," katanya, Selasa, 5 Maret 2019.

Baca: 2019, Kementan Anggarkan Pupuk Bersubsidi Rp 29 Triliun

Selain selisih harga yang besar, kata Mahmud, jomplangnya antara volume kebutuhan pupuk bersubsidi dengan alokasi yang disediakan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan penyimpangan di lapangan. "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini 15,5 juta ton, sedangkan pemerintah hanya sediakan 95 juta ton. Jadi ada selisih 6 juta ton," kata Mahmud, Selasa, 5 Maret 2019.

Penyimpangan pupuk bersubsidi yang dimaksud Mahmud di antaranya pengalihan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain. “Pelanggaran itu sudah masuk pidana. Maka itu saya memohon Polri dan TNI ikut mengawal, karena pupuk bersubsidi khusus untuk petani yang masuk RDKK,” kata Mahmud.

Selain rawan terjadi penyimpangan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi juga berpotensi menimbulkan kasus pengoplosan pupuk. Mahmud mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) pupuk Ponska bersubsidi Rp 2.300 per kilogram. Sedangkan harga eceran pupuk non-subsidi sekitar Rp 8.000 per kilogram.

Karena ada selisih antara RDKK dan alokasi pupuk bersubsidi serta tingginya selisih harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi, kata Mahmud, ada pihak-pihak nakal yang mengoplos. "Pupuk subsidi warnanya pink atau merah. Kalau non-subsidi itu putih. Petani sudah tahu itu, tapi tetap harus hati-hati,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahmud berujar, selisih antara RDKK dan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah ini yang menyebabkan sebagian petani sering mengeluhkan kelangkaan pupuk. “Sebenarnya tidak langka, tapi memang terbatas. Selain itu bisa jadi karena petaninya tidak masuk RDKK,” ujar Mahmud.

Ke depan, Mahmud menyarankan petani yang belum masuk RDKK segera membentuk kelompok tani dan menyusun RDKK bersama PPL (petugas penyuluh lapangan) untuk diajukan ke Dinas Pertanian. Untuk pengadaan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi pada 2019 itu pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 triliun.

Dari 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tersebut, 5,2 juta ton di antaranya dari PT Petrokimia Gresik. Produk pupuk bersubsidi dari PT Petrokimia Gresik meliputi Ponska, ZA, SP 36, dan Petroganik.

Baca: Geram dengan Mafia Pupuk, Amran Sulaiman: Produksi Petani Hancur

Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Ajun Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan hingga kini belum terpantau adanya dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di Boyolali. “Kalau masyarakat menemukan dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi, silakan melapor,” kata Kusumo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

9 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

26 hari lalu

Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.


Pupuk Indonesia Bakal Bangun 2 Pabrik Pupuk NPK Berbasis Nitrat

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (keempat kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Mendag Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Wantimpres Wiranto (kanan) saat melepas keberangkatan pengiriman perdana produk amonium nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Pupuk Indonesia Bakal Bangun 2 Pabrik Pupuk NPK Berbasis Nitrat

Pupuk Indonesia akan membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada hari ini.


Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

Presiden Jokowi meresmikan PT Kaltim Amonium Nitrat (PT KAN), pabrik bahan baku peledak di Kalimantan Timur. Berikut serba-serbi PT KAN.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.


Profil PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Pupuk dan Peledak yang Diresmikan Jokowi

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (keempat kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (ketiga kanan), Mendag Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Wantimpres Wiranto (kanan) saat melepas keberangkatan pengiriman perdana produk amonium nitrat usai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Profil PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Pupuk dan Peledak yang Diresmikan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik bahan baku pupuk dan peledak, yakni PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) pada Kamis, 29 Februari 2024.


Erick Thohir Sebut Pupuk Indonesia Harus Terintegrasi dengan Industri Petrokimia, Ini Sebabnya

28 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kata sambutan pada peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat oleh BUMN yang mampu memproduksi 75.000 metrik ton amonium nitrat per tahun dan 60.000 metrik ton asam nitrat per tahun dan diharapkan mampu menjadi substitusi impor dalam menjawab kebutuhan amonium nitrat dalam negeri. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Sebut Pupuk Indonesia Harus Terintegrasi dengan Industri Petrokimia, Ini Sebabnya

Erick Thohir mengatakan hulu industri pupuk nasional harus dibangun, salah satunya dengan integrasi PT Pupuk Indonesia dengan industri petrokimia.


22 Negara Disebut Susah Ekspor Beras, Jokowi: Dulu Mudah

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
22 Negara Disebut Susah Ekspor Beras, Jokowi: Dulu Mudah

Jokowi mengungkapkan dunia sedang mengalami krisis pangan, sehingga setiap negara berhati-hati untuk mengekspor beras.


Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.