Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Diminta Perjelas Kriteria Penerima Insentif Ekspor

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan National Export Dashboard (NED) Indonesia Eximbank di Indonesia Eximbank Prosperity Tower, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Foto dokumen Eximbank
Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan National Export Dashboard (NED) Indonesia Eximbank di Indonesia Eximbank Prosperity Tower, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2019. Foto dokumen Eximbank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menetapkan kriteria yang jelas bagi daerah calon penerima dana insentif ekspor. Hal itu diperlukan agar pemerintah daerah tidak hanya berlomba-lomba mendorong ekspor mentah, melainkan ekspor produk bernilai tambah. "Tujuannya supaya jangan nantinya justru membuat daerah lebih banyak mengekspor hasil bumi yang mentah saja,” ujar Piter di Jakarta, Senin 4 Maret 2019. 

Baca juga: Meski Hujan, Sri Mulyani Tetap Kampanye Pelaporan SPT Pajak

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ingin memberikan dana insentif bagi pemerintah daerah yang mampu mendorong ekspor. Ia meyakini, dengan adanya insentif tersebut, pemerintah daerah dapat semakin terpacu untuk membantu mendorong ekspor.

Piter berpendapat, sebenanrya tidak ada solusi jangka pendek untuk meningkatkan kinerja ekspor. Terlebih, volume ekspor sangat bergantung terhadap permintaan dunia yang kemungkinan terpangkas akibat ekonomi global yang melambat. Sehingga, Piter menyarankan lebih baiki pemerintah berfokus untuk mengendalikan laju impor agar neraca dagang tetap positif.

Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan dana insentif daerah senilai Rp10 triliun. Alokasi dana insentif daerah yang dianggarkan tumbuh signifikan, dari senilai Rp1,39 triliun pada 2014 terus meningkat menjadi senilai Rp7,5 triliun pada 2017.

Hingga akhir Januari 2019, pemerintah belum menyalurkan dana insentif daerah. Penyaluran dana tersebut rencananya dilakukan dalam dua tahapan di sepanjang tahun ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyaluran dana insentif daerah tahap pertama akan dilakukan pada Februari 2019 dengan alokasi sebesar 50% dari pagu anggaran. Sedangkan penyaluran tahap kedua dijadwalkan berlangsung mulai Juli 2019 dengan mensyaratkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan penyerapan dana insentif daerah pada tahap pertama minimal sebesar 70 persen .

Beberapa kriteria utama yang perlu dipenuhi pemerintah daerah untuk memperoleh dana insentif daerah antara lain opini audit wajar tanpa pengecualian, ketepatan dalam penyampaian perda APBD, implementasi e-government, serta penyediaan pelayanan terpadu satu pintu di daerah.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana penambahan kriteria baru dalam pemberian dana insentif daerah agar pemerintah daerah memiliki peranan untuk meningkatkan ekspor. "Dana Insentif Daerah juga akan saya masukkan untuk daerah yang berhasil dalam kinerja ekspor, sehingga daerah saling berlomba-lomba dalam mendorong ekspor," ujarnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

2 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

3 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

5 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

7 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

7 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

8 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

11 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

12 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM