Jokowi: Masih Ada 70 Juta Bidang Tanah Belum Punya Sertifikat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyapa warga dalam acara panen raya jagung di Gorontalo, Jumat 1 Maret 2019. Selain memanen, Presiden juga memberikan bantuan kepada petani. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo menyapa warga dalam acara panen raya jagung di Gorontalo, Jumat 1 Maret 2019. Selain memanen, Presiden juga memberikan bantuan kepada petani. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemukakan saat ini masih banyak tanah hak milik yang belum bersertifikat, meskipun sepanjang empat tahun terakhir sebanyak 12 juta bidang tanah telah disertifikasi. Jumlahnya, kata Jokowi, mencapai 70 juta bidang tanah hak milik yang belum bersertifikat.

    Baca: Luhut: Mau Pilih Prabowo atau Jokowi Suka-sukamu, Asal...

    “Sampai saat ini masih kurang lebih 70 juta bidang yang harus disertifikatkan, masih banyak sekali,” kata Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf, di Masjid Baiturrahman, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo seperti dilansir dari situs setkab.go.id, pada Sabtu, 2 Maret 2019.

    Jokowi menjelaskan mengapa pada masa kepemimpinannya, pemerintah gencar menyerahkan sertifikat hak milik tanah atau sertifikat tanah wakaf. Menurut mantan walikota Solo ini, alasanya adalah supaya mencegah terjadinya sengketa tanah.

    Sebab, kata Jokowi, setiap dirinya masuk ke desa, ke kampung, di luar Jawa maupun di Jawa, ia banyak menerima keluhan mengenai banyaknya sengketa lahan atau sengketa tanah. Tidak hanya urusan hak tanah milik pribadi tetapi juga tanah-tanah wakaf banyak yang menjadi sengketa.

    Jokowi mencontohkan hal itu terjadi di Jakarta di sebuah masjid besar di tengah kota. Dulu saat harga tanah di sekitar masjid murah tidak ada masalah tetapi karena sekarang per meter persegi Rp 120 juta, justru menjadi masalah.

    Nah, di sana kata Jokowi, mulai diutak-atik ahli waris yang berujung adanya saling menggugat. “Inilah tanah masjid tidak memiliki sertifikat hak hukum atas tanah menjadi berlarut-larut,” ujarnya.

    Hal yang sama juga terjadi di sebuah provinsi besar di Sumatera. Ada masjid provinsi besar sekali, separuhnya beres, separuhnya sengketa dengan ahli waris, karena tanah wakaf yang tidak pegang sertifikat.

    Baca: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Jokowi: Belum Ngerti Ekonomi

    Karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menyelesaikan persoalan ini. Baik untuk urusan kelengkapan kepemilikan tanah wakaf maupun tanah hak milik agar segera memiliki sertifikat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.