Di Parade Nusantara, Tommy Soeharto Janji Produktivitas Padi Naik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendatangi Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, 15 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendatangi Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, 15 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Boyolali - Putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, menargetkan kenaikan produktivitas padi pada lima tahun ke depan.

    Baca juga: Priyo Budi Sebut Tommy Soeharto Kampanyekan Prabowo Secara Senyap

    "Saat ini rata-rata produktivitas padi hanya sekitar 5 ton per hektare," kata Tommy usai dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jumat, 3 Maret 2019.

    Ia mengatakan dengan pola tanam yang lebih intensif maka petani bisa dapat 7-8 ton per hektare dengan pupuk lebih hemat dan keuntungan lebih besar. "Pilot project sedang kami jalankan di Purwokerto. Dalam 2-3 minggu ke depan kami akan panen. Ke depan tentu akan kami kembangkan ke daerah lain," katanya.

    Selain pertanian, Parade Nusantara juga tengah mengembangkan sektor peternakan. Menurut dia, untuk sektor peternakan ini akan difokuskan di domba, kambing, dan sapi.

    "Dengan teknologi tepat guna dan pakan mencukupi, kami targetkan kenaikan bobot sapi 1 kg/hari," katanya.

    Ia mengatakan ke depan petani juga akan diarahkan untuk bisa menjadi peternak. Dengan demikian, para petani bisa memanfaatkan jerami hasil panen.

    "Selama ini kan hanya dibakar. Ke depan bisa difermentasi menjadi pakan ternak. Bisa disimpan dan petani tidak perlu cari rumput hijau," kata Ketua Umum Partai Berkarya tersebut.

    Sementara itu, secara umum hal-hal baik yang selama ini dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, ke depan akan kembali diusung oleh Partai Berkarya.

    "Semua yang dibutuhkan masyarakat, di antaranya PKK, Posyandu, dan Koperasi. Selain itu juga siskamling," kata Tommy Soeharto.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.