Darmin Ragukan Prabowo Soal Uang WNI di Luar Negeri Rp 11 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Prabowo Subianto seusai dialog dengan tenaga kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Calon presiden Prabowo Subianto seusai dialog dengan tenaga kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebutkan banyak uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun sulit dikatakan kebenarannya.

    Baca: Lahan yang Dikuasai Prabowo 5 Kali Luas Jakarta

    Namun demikian, mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan apabila dikaitkan dengan keberhasilan pemerintah dalam menggelar tax amnesty beberapa waktu lalu, dirinya pun tidak menutup kemungkinan bisa saja masih ada dana yang masih di luar negeri.

    "Itu hal yang susah untuk dibicarakan benarnya berapa. Tapi kan salah satu tahapan langkah kita itu dengan yang namanya amnesty pajak waktu itu dan cukup banyak, sekarang masih tersisa ya gak tau," ujarnya di sela Sixth Ministerial Meeting of The CPOPC, di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.

    Namun ketika dipertegas seberapa besar potensi yang masih ada tersebut, Darmin tidak bersedia menjawabnya dengan alasan enggan dibawa-bawa ke ranah politik. "(Potensi) seberapa banyak? Ya saya nggak mau jawab pokoknya kalau omongan politik," ujarnya.

    Seperti diketahui bahwa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan duit WNI yang berada di luar negeri mencapai Rp11.000 triliun dalam pidato kebangsaan Prabowo Menyapa, DI Yogyakarta, Rabu, 27 Februari 2019.

    "Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia," ujar Prabowo.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.