Penguatan Kelembagaan KPPU Mulai Dibahas, PBNU Beri Dukungan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sembilan anggota KPPU periode 2018-2023 yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo berfoto bersama di Istana Negara, Jakarta, 2 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Sembilan anggota KPPU periode 2018-2023 yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo berfoto bersama di Istana Negara, Jakarta, 2 Mei 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, JakartaPengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini ditandai dengan penyiapan sesi khusus untuk membahas RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (LPMPUTS) dan penguatan kelembagaan KPPU

    Baca: KPPU Duga Sejumlah Maskapai Jual Tiket Lampaui Tarif Batas Atas

    Komisioner KPPU, Afif Hasbullah, yang turut hadir dalam kegiatan musyawarah nasional ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu mengatakan bahwa panitia menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pembahasan dukungan terhadap RUU LPMPUTS.

    “Insya Allah bahtsul masail terkait penguatan fungsi dan kewenangan KPPU dalam pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dilangsungkan besok (Kamis)," ujarnya Rabu malam, 27 Februari 2019. "Juga akan dibahas terkait dengan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang selama ini terkatung-katung belum juga disahkan."

    Hafif mengatakan, pembahasan mengenai RUU ini dalam kegiatan NU menandakan bahwa organisasi yang pernah dipimpin oleh mendiang Gus Dur itu berpihak pada penguatan ekonomi ummat dan rakyat. Dengan begitu rakyat bisa terbebas dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang seringkali merugikan.

    “Saya sebagai komisioner KPPU juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU yang telah mengangkat isu persaingan usaha dan KPPU ini dalam munasnya,” ucap Afif.

    Seperti diketahui, saat ini Pembahasan RUU LPMPUTS cukup alot di tingkat Panitia Kerja RUU LPMPUTS di DPR. Proses pembahasan RUU anti monopoli ini telah berlangsung berbulan-bulandan terjadi tarik menarik kepentingan dari banyak pihak.

    Baca: Pengusaha Minta RUU Larangan Monopoli Tak Segera Disahkan

    PBNU, ujar Hafif, berharap RUU LPMPUTS segera menemukan kata final untuk disahkan dan menggantikan Undang-undang No. 5/1999 yang sudah tidak relevan karena adanya perkembangan dalam dunia perdagangan dan industri.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara