TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini ditandai dengan penyiapan sesi khusus untuk membahas RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (LPMPUTS) dan penguatan kelembagaan KPPU.
Baca: KPPU Duga Sejumlah Maskapai Jual Tiket Lampaui Tarif Batas Atas
Komisioner KPPU, Afif Hasbullah, yang turut hadir dalam kegiatan musyawarah nasional ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu mengatakan bahwa panitia menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pembahasan dukungan terhadap RUU LPMPUTS.
“Insya Allah bahtsul masail terkait penguatan fungsi dan kewenangan KPPU dalam pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan dilangsungkan besok (Kamis)," ujarnya Rabu malam, 27 Februari 2019. "Juga akan dibahas terkait dengan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang selama ini terkatung-katung belum juga disahkan."
Hafif mengatakan, pembahasan mengenai RUU ini dalam kegiatan NU menandakan bahwa organisasi yang pernah dipimpin oleh mendiang Gus Dur itu berpihak pada penguatan ekonomi ummat dan rakyat. Dengan begitu rakyat bisa terbebas dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang seringkali merugikan.
“Saya sebagai komisioner KPPU juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU yang telah mengangkat isu persaingan usaha dan KPPU ini dalam munasnya,” ucap Afif.
Seperti diketahui, saat ini Pembahasan RUU LPMPUTS cukup alot di tingkat Panitia Kerja RUU LPMPUTS di DPR. Proses pembahasan RUU anti monopoli ini telah berlangsung berbulan-bulandan terjadi tarik menarik kepentingan dari banyak pihak.
Baca: Pengusaha Minta RUU Larangan Monopoli Tak Segera Disahkan
PBNU, ujar Hafif, berharap RUU LPMPUTS segera menemukan kata final untuk disahkan dan menggantikan Undang-undang No. 5/1999 yang sudah tidak relevan karena adanya perkembangan dalam dunia perdagangan dan industri.
BISNIS
