OJK Bekukan Kegiatan Usaha Multifinance PT Tirta Finance

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Uji Kelayakan Komisioner OJK Dimulai

    Uji Kelayakan Komisioner OJK Dimulai

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan atau multifinance, PT Tirta Finance. Hal itu diumumkan dalam pengumuman di situs resmi OJK, Selasa, 26 Februari 2019.

    Baca: Dinilai Abai Lindungi Konsumen Fintech, OJK Siap Digugat

    Dalam pengumuman No. PENG – 7/NB.2/2019 tertanggal 12 Februari 2019 disebutkan bahwa pembekuan kegiatan usaha atau PKU karena perusahaan tidak memenuhi sejumlah ketentuan. Salah satu aturan yang tidak dipenuhi perusahaan terkait pasal 83 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

    “(Pasal 83, menyatakan bahwa) perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan termasuk OJK,” seperti dikutip dari pengumuman yang ditandatangani Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Moch. Ihsanuddin.

    Perusahaan multifinance ini juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 regulasi yang sama. Pasal ini mewajibkan perusahaan memiliki struktur organisasi dan kelengkapan fungsi-fungsi tertentu. Selain itu, PT Tirta Finance juga tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 16, 17 dan 18 regulasi tersebut. “Dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut di atas, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.”

    Adapun sanksi PKU tersebut dikenakan OJK kepada Tirta Finance melalui surat penetapan No: S – 91/NB.2/2019 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha tertanggal 12 Februari 2019. Dari surat itu diketahui bahwa OJK telah memberikan surat peringatan ketiga kepada perseroan pada 11 Desember 2018.

    Baca: OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah

    Namun, Tirta Finance hingga tenggat yang diberikan belum melaporkan pemenuhan atas sejumlah ketetapan yang berlaku. “Dalam hal sanksi PKU masih berlaku dan PT Tirta Finance masih tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha,” demikian tertulis dalam surat yang juga ditekan Moch. Ihsanuddin itu.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.