TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan multi lane free flow (MLFF) atau sistem transaksi tol tanpa berhenti ditargetkan dapat terealisasi pada 2020. Saat ini, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada calon investor untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility studies guna mengetahui efektivitas penerapan kebijakan tersebut.
Simak: Soal Malaysia Gratiskan Jalan Tol, Begini Respons Menteri Darmin
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan kemungkinan ada dua sistem yang akan dipilih dalam penerapan MLFF yakni Radio Frequency Identification (RFId) dan Global Navigation Satelite System (GNSS).
"Jadi kami tidak memilih teknologinya, namun kinerjanya. Misalnya dari sisi kegagalan transaksi maka semakin kecil kegagalan transaksinya semakin baik dan tentu dengan biaya lebih efisien," katanya Senin 25 Februari 2019.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan teknologi meliputi kemampuan menangkap transaksi hingga biaya yang dibebankan dalam penggunaan teknologi. Semakin kecil kegagalan transaksi yang terjadi, semakin besar pula kesempatan untuk terpilih.
"Tentu saja menggunakan biaya serendah mungkin bagi user dan badan usaha. Karena mereka pasti mengambil dari badan usaha dan sebagian dari user. Nah ini yang nanti mereka kita berikan teknologinya," jelas Danang.
Penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa berhenti, itu berarti pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraannya di gerbang tol. Hal ini dapat terlaksana jika perilaku pengguna jalan tol sudah terbiasa dengan pembayaran dengan non tunai.
Sejak tahun 2017, BI dan Kementerian PUPR sudah melakukan kerja sama untuk mengembangkan elektronifikasi di seluruh jalan tol. Setelah tahap elektronifikasi pada tahun 2017, dilakukan tahap integrasi sistem ruas jalan tol serta pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC).
Danang menambahkan, saat ini ada empat perusahaan yang tengah menjalani tahap studi kelayakan, yaitu dari Indonesia, Hongaria, Korea Selatan dan Taiwan. Setelah studi kelayakan dilakukan, tahap berikutnya akan dilaksanakan lelang. Adapun penerapan teknologi ini ditargetkan dapat dimulai pada 2020.
