Soal Malaysia Gratiskan Jalan Tol, Begini Respons Menteri Darmin

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah membuka perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. Tempo/Caesar Akbar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah membuka perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ikut menanggapi keputusan otoritas Malaysia yang menggratiskan sejumlah ruas jalan tol. Menurut Darmin, kebijakan mengenai jalan tol di Malaysia dengan di Indonesia berbeda.

    Baca: Soal Kritik BPN Prabowo, Jusuf Kalla: Wajar Tarif Tol Baru Mahal

    Darmin meminta agar publik tak membandingkan kebijakan otoritas Malaysia dengan Indonesia. "Jangan dibandingkan, dong," kata Darmin singkat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 25 Februari 2019. Darmin enggan berkomentar banyak khususnya mengenai kemungkinan pemerintah Indonesia mengikuti langkah otoritas  Malaysia terkait tarif tol tersebut.

    Sebelumnya ramai diperbincangkan oleh warga net mengenai wacana pemerintah Malaysia yang bakal menggratiskan biaya tol di sejumlah ruas. Beberapa media nasional bahkan menulis mengenai kemungkinan pemerintah bakal mengikuti jejak pemerintah Malaysia untuk menggratiskan biaya tol itu.

    Adapun seperti diberitakan beberapa media di Malaysia, Pemerintah Malaysia dikabarkan tengah berunding dengan perusahaan infrastruktur Gamuda untuk mengambil alih empat jalan tol di Lembah Klang. Selain mengambil alih, otoritas Malaysia juga berencana mengurangi biaya tol hingga menghapuskan tarif jalan tol.

    Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai langkah politik untuk menenangkan pemilih yang tidak puas. Para pendorong kebijakan ini juga menyatakan bahwa pemerintah baru telah gagal untuk mengurangi biaya hidup dan memenuhi beberapa janji kampanyenya, termasuk menghapuskan tarif jalan tol.

    "Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan tol dan menghapuskan tarif tol secara bertahap," kata Kantor Perdana Menteri, dikutip dari Straits Times, 25 Februari 2019.

    Sementara itu, jalan tol yang akan diambil alih adalah Lebuhraya Damansara Puchong, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat, Lebuhraya Shah Alam dan terowongan SMART di pusat kota Kuala Lumpur. Kendati gratis, para pengguna kendaraan harus membayar "biaya kemacetan" yang setara dengan biaya tol yang ada selama enam jam puncak sehari.

    Baca: Simpang Susun Tol Balaraja Timur Ditargetkan Rampung Tahun Ini

    Antara pukul 11 malam sampai 5 pagi, penumpang boleh melewati tol secara gratis. Pada waktu jam sibuk lainnya, penumpang akan membayar potongan harga hingga 30 persen dari tarif tol yang ada.

    EKA YUDHA SAPUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.