TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan bercerita soal upayanya memperjuangkan nasib sawit Indonesia di Parlemen Uni Eropa. Perjuangan ini dilakukan di tengah adanya kebijakan negara-negara Uni Eropa yang melarang crude palm oil (CPO) masuk sebagai bahan baku biofuel.
Baca juga: Luhut: Tidak Ada Utang yang Tidak Produktif
Bagi Luhut, banyak negara Eropa yang tidak tahu banyak tentang Indonesia. “Mereka tidak tahu saja, ini republik yang besar, it’s not a banana republic,” kata Luhut dalam diskusi di Canter for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.
Larangan dari Uni Eropa ini sebelumnya termuat dalam Renewable Energy Directive (RED II). Tapi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend menegaskan bahwa Uni Eropa sama sekali tidak akan bertindak diskriminatif, terutama terhadap sawit Indonesia. Selama ini, standar perkebunan keberlanjutan juga diberlakukan pada sumber bahan biofuel lainnya seperti jagung, hingga kedelai. "Jadi tidak hanya sawit saja," ujarnya.
Vincent menegaskan bahwa RED II merupakan dokumen yang bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dihitung oleh negara anggota Uni Eropa demi mencapai target penggunaan energi berkelanjutan di Eropa. Tapi dengan adanya gelombang protes, terutama dari dua negara produsen utama CPO yaitu Indonesia dan Malaysia, maka penerapan larangan ini pun ditunda. Dari semula 2021 menjadi 2030.
Luhut kemudian bercerita bahwa di Parlemen Eropa, ia menyinggung program Sustainable Development Goals (SDGs) alias pembangunan global berkelanjutan yang sering digaungkan negara-negara Eropa. Salah satu poin dari SDGs adalah menurunkan angka kemiskinan.
Bagi Indonesia, kata Luhut, sawit adalah salah satu jawabannya. Karena hampir 16 juta lebih petani terlibat dalam industri ini. Saat itu, kata Luihut, tidak ada satupun negara Eropa yang memberikan respons atas pernyataannya.
Kritik tak hanya datang dari Parlemen Uni Eropa, tapi juga oleh organisasi lingkungan hidup di dalam negeri seperti Greenpeace Indonesia. Tapi Luhut mengaku tidak menafikan niat pelestarian lingkungan dari Greenpeace.
Sebab, menurut Luhut Pandjaitan, Indonesia akan segera memiliki one map policy alias kebijakan satu peta. Kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki tata ruang sebagai induk semua perizinan. Kebijakan ini pernah akan diluncurkan sebelum 17 Agustus 2018 tapi kemudian mundur hingga tahun depan.
