TEMPO.CO, Dumai -Kepala Staf Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklaim pemerintah sudah mendapatkan prestasi dalam menekan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, khususnya di Riau. Namun, ia melanjutkan, tetap dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan dalam penanganan sesuai prosedur dibuat.
BACA: Jokowi Ralat Ucapannya Soal Kebakaran Hutan di Debat Capres
Pemerintah sudah menyiapkan konsep khusus untuk mencegah atau mengurangi karhutla, diantaranya melakukan evaluasi pengalaman masa lalu dan ditingkatkan upaya penanganan dengan melibatkan semua unsur terkait.
"Kebakaran hutan sudah berhasil kita tekan, tapi pemerintah tidak akan berhenti dan akan terus menyiapkan langkah dan strategi khusus untuk pencegahan dan penanganan lebih serius," kata Moeldoko dalam kunjungan kerja bertemu buruh dan pekerja di Kota Dumai, Jumat.
Penanganan karhutla bukan hanya pekerjaan pemerintah, TNI Polri dan instansi terkait, tapi perlu pelibatan semua pihak bersatu padu dengan semangat sama untuk mencegah terjadi kebakaran yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia.
Upaya penanganan kebakaran hutan ini, lanjutnya akan dibuatkan kesepakatan dan komitmen bersama semua pihak, karena karhutla di lahan gambut tidak mengenal siapapun bisa jadi korban.
BACA: Greenpeace Bantah Jokowi Soal Kebakaran Hutan, Ini Pendapatnya
Mantan Panglima TNI ini juga melihat lahan di Provinsi Riau masih sangat produktif dan tidak ada kosong, karena di sepanjang perjalanan ke Dumai lewat udara terlihat perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
"Lahan di Riau tidak ada lahan kosong dan semua masih produktif, ditumbuhi sawit dan tanaman industri, sehingga kejadian harus dicegah dan dijaga agar tidak ada kebakaran hutan lahan," sebutnya.
Kunker KSP Moeldoko ke Dumai didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Dumai, Zulkifli As ini juga menyebut bahwa Presiden RI, Joko Widodo sudah berpesan khusus kepada pemerintah daerah terkait hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan supaya dapat ditekan.
KSP menilai sejumlah proyek pusat di Provinssi Riau seperti pembangunan ruas jalan tol Dumai-Pekanbaru bisa dengan cepat dan mudah diselesaikan setelah melihat kondisi areal dan ketinggian struktur tanah memadai.
Selain itu, KSP Moeldoko juga menerima sejumlah masukan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai terkait sejumlah persoalan di daerah, di antaranya pembagian pajak bagi hasil ke daerah dan kebakaran hutan dan lahan serta lainnya.
