Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Disebut Bohong soal Freeport, Sudirman Said: Tuduhan Kaset Rusak

image-gnews
Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said (kiri), melihat papan nama pemilih saat meninjau TPS 21 Desa Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. ANTARA/Oky Lukmansyah
Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said (kiri), melihat papan nama pemilih saat meninjau TPS 21 Desa Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasca mengungkap pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Chairman&Co-Founder Freeport -McMoRan, Inc James Robert Moffett di Istana pada 6 Oktober 2015, Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said mendapat 'serangan' dari sejumlah pihak yang menentang testimoninya tersebut. 

Sudirman dituding telah berbohong soal pertemuan Jokowi dengan Moffett. Di Twitter, tagar #SudirmanSaidBohong sempat menduduki posisi 5 Besar Trending Topic. 

Sudirman tidak ambil pusing dengan tuduhan miring terhadapnya. Dia menghargai seluruh pendapat baik pro maupun kontra terhadap keterangannya terkait pertemuan tersebut. 

"Apa saya punya potongan tukang bohong? Di balik saja yang menuduh saya berbohong itu siapa-sapa saja, dan cek sekelilingnya. Itu tuduhan musiman, seperti kaset rusak, menyuarakan tuduhan dan cerita karangan yang sama," katanya dalam penjelasan tertulisnya yang diterima Bisnis, Jumat sore 22 Februari 2019. "Yang pada nulis karangan bebas itu, memasang identitas saja tidak berani. Bagaimana rakyat mau percaya."

Sudirman mengatakan jika ada pihak yang memintanya bertanggungjawab atas testimoninya, dia mengaku siap bertanggungjawab. 

"Untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya, saya siap melakukan apa saja. [Dengan catatan], sepanjang tidak melanggar peraturan dan kepatutan," katanya.

Dalam acara Diskusi dan Bedah Buku Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan karya Simon Felix Sembiring ,Ph.D pada Rabu 20 Februari 2019, Sudirman mengungkap tabir kejadian penting di balik persetujuan perpanjangan izin Freeport pada 7 Oktober 2015. Ternyata, yang memberikan persetujuan perpanjangan bukan Sudirman.

Sudirman menjelaskan pada hari Selasa 6 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 WIB, dirinya menerima pemberitahuan dari ajudan Presiden Jokowi untuk menghadap ke Istana.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Sudirman tiba di Istana. Hanya menunggu sekitar 10 menit, Sudirman dipersilakan masuk ke ruang kerja Presiden.

"Sebelum masuk, saya diberitahu Asisten Pribadi Presiden bahwa pertemuan ini tidak ada. Lalu saya pun masuk. Ini agak dramatis, setelah masuk ke ruang kerja Presiden, saya kaget karena di dalam ternyata sudah ada Moffett [James Robert Moffett, Chairman&Co-Founder Freeport-McMoRan, Inc]," kata Sudirman.

Sudirman pun mendengarkan arahan Presiden. "Tolong siapkan surat seperti yang dibutuhkan. Kira-kira demi menjaga kelangsungan investasi," begitu arahan Presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah pertemuan singkat tersebut, Sudirman dan Moffett menuju ke satu tempat. Waktu itu Sudirman didampingi oleh seorang staf khusus.

Di pertemuan itu, Moffett menyodori draf. Sudirman pun bereaksi dengan menegaskan tidak akan mengikuti apa yang diinginkan Moffett sesuai isi draf tersebut.

"Saya bilang ke Moffett, kalau saya ikuti draf ini, itu berarti saya didikte. Itu berarti negara didikte oleh korporasi.Saya tegaskan, silakan buat surat dan saya akan buat draf yang isinya akan melindungi kepentingan nasional," ujar.

Sore harinya kira-kira pukul 16.00 WIB, Sudirman kembali ke Istana menemui Presiden, membawa draf surat untuk disampaikan ke Moffett.

"Saya sampaikan ke Presiden, saya belum meneken surat tersebut. Apa komentar Presiden, beliau bilang kok begini saja tidak mau," ungkap Sudirman.

Tidak lama setelah kejadian penting itu, mencuat kasus yang menghebohkan: Papa Minta Saham. Pada Oktober 2016, karir politik Sudirman berakhir, diberhentikan dan digantikan oleh Ignasius Jonan.

Pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro, meminta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk menunjukkan bukti terkait pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan bos Freeport McMoRan Inc. James R Moffett pada 2015 lalu.

Baca: Pertemuan dengan Bos Freeport, Jokowi: Ya Ketemu Bolak Balik

Bukti itu, menurut Bawono, penting karena bisa menjelaskan ke publik bahwa pertemuan yang disebut-sebut rahasia tersebut benar adanya. Jika tidak, publik akan mempertanyakan motivasi Sudirman Said yang kini menjadi Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu. "Jadi apakah statement tersebut sebagai bentuk serangan balasan?" kata Bawono, Jumat, 22 Februari 2019.

Bawono juga khawatir bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan bergulir dan menjadi permasalahan hukum dan terkategori fitnah. "Kalau itu diungkapkan sebagai serangan balasan dan tidak disertakan bukti-bukti tersebut patut disayangkan."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

5 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

8 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.