Dokter Minta BPJS Kesehatan Tetap Biayai Obat Kanker Usus

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantong Stoma yang digunakan untuk penyintas kanker usus/ Antara News

    Kantong Stoma yang digunakan untuk penyintas kanker usus/ Antara News

    TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) meminta BPJS Kesehatan tetap membiayai dua obat terapi untuk kanker kolorektal atau usus besar metastasis. Dua obat yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini yaitu Bevacizumab dan Cetuximab tetap masuk dalam Formularium Nasional (Fornas).

    BACA: Jokowi: Iuran PBI BPJS Kesehatan Dibayarkan Maret dan April Ini

    "PDIB minta itu dicabut (kebijakan mengeluarkan obat Bevacizumab dari Fornas)," kata Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu dr James Allan Rarung dalam konferensi pers terkait Pertemuan Akbar Dokter Indonesia di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Rabu.

    Seperti diumumkan pemerintah bahwa per 1 Maret 2019, obat Bevacizumab tidak lagi dijamin BPJS Kesehatan (BPJSK), sedangkan penggunaan obat Cetuximab masih diijinkan tetapi dengan kondisi tertentu atau restriksi.

    Hal itu didasari pada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/2018 tentang Perubahan Atas Kepmenkes Nomor 01.07/2017 tentang Fornas, yang mengeluarkan obat Bevacizumab dari Formularium Nasional (Fornas).

    Dia juga menginginkan agar penggunaan obat Cetuximab tanpa restriksi untuk kepentingan pasien.

    Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI) tidak sejalan dengan rencana BPJS Kesehatan menghapus jaminan terhadap dua obat terapi bagi pasien kanker kolorektal stadium IV (kanker usus besar) yaitu bevacizumab dan cetuximab.

    Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI), dr A Hamid Rochanan SpB-KBD MKes, melalui siaran pers, Kamis malam (17/1), rencana penghapusan jaminan obat tersebut sudah dimasukkan dalam draft peraturan yang akan dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

    "Rencana itu ada, tetapi belum disosialisasikan. Saya tidak tahu apakah sudah ditandatangani oleh Ibu Menkes (Menteri Kesehatan). Tapi yang saya tahu draft itu sudah ada di Kementerian Kesehatan," kata Hamid.

    Dia menyatakan, selama ini dua obat kanker kolorektal yang akan dihapus ini terbukti cukup efektif membantu penanganan dan penyembuhan pasien kanker kolorektal. Oleh karena itu, Hamid menyayangkan rencana pemerintah untuk menghapus obat kanker kolorektal dari tanggungan dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan BPJS Kesehatan jika hanya dilatarbelakangi masalah kekurangan anggaran.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.